Tindak Pidana Anak

Pengantar

Sebelum kami memaparkan makalah ini, perlu dikemukakan filosofi kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta, yakni Motto : kekuasaan tanpa hukum akan kacau, hukum tanpa keadilan tiada makna, keadilan itu mendekati takwa dan takwa itu kemuliaan hakiki. Adapun Visinya adalah memberikan keadilan menurut hukum, moral dan sosial berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan Negara Hukum Republik Indonesia yang demokratis. Sedangkan Misinya mengadili : menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dan memberikan pelayanan kepada publik secara legal, akurat, akuntabel dan transparansi.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan panitia meskipun harus disadari hal ini bersifat sederhana, namun semoga dapat memberikan manfaat dan memenuhi tujuannya.

Bertitik tolak dari judul di atas dan berdasarkan teori kausalitas (sebab - ada pelanggaran hukum, berakibat - ada proses peradilan), maka sistematika dalam penulisan ini akan disusun menjadi sebagai berikut : Dasar hukum substansi makalah, makna pelanggaran hak anak dan tindak pidana anak dan dimensi dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara tersebut.

1. Dasar hukum dalam penulisan makalah ini antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konversi ILO mengenai Usia Minimum untuk  Diperbolehkan Bekerja)
2. Makna Pelanggaran Hak Anak dan Tindak Pidana Anak.
   1. Pelanggaran dimaknai sebagai perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan – Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996. halaman 561 Hak anak dengan merujuk Undang-undang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 12 mendefinisikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Dengan berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak sebagai konsekuensi logis dan yuridisnya maka merupakan hal mutlak (conditio sine quanon) adanya penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi : non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangannya, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Adapun tujuannya adalah jaminan terpenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Selanjutnya perwujudan HAM Anak tersebut di atas dirinci / diejawantahkan dalam berbagai kondisi :

1. Normal, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4  s.d. 11, 13, 15 dan 16 yaitu setiap anak berhak :
   1. Mendapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi – Pasal 4
   2. Atas suatu nama sebagai identitas  dari status kewarganegaraan – Pasal 5.
   3. Untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya – Pasal 6
   4. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri. Jika orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar. Maka ia berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku – Pasal 7 ayat 1 dan 2
   5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial – Pasal 8.
   6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya – Pasal 9 ayat 1.
   7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan – Pasal 10.
   8. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya, bermain , berkreasi sesuai minat dan bakat tingkat kecerdasan demi pengembangan dirinya – Pasal 11.
   9. Selama dalam asuhan orang tua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab, anak mendapat perlindungan dari perilaku : diskriminasi, ekploitasi (ekonomi / seksual), penelantaran, kekejamanan, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perilaku salah lainnya – Pasal 13 ayat1.

10. Memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan peperangan – Pasal 15.

11. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, juga memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum – Pasal 16 ayat 1 dan 2.

1. Penyandang cacat : ia juga memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan yang memiliki keuangan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus – Pasal 9 ayat 2. Selain itu ia berhak memperoleh rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial – Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12.
2. Perkecualian, terhadap pemisahan anak untuk diasuh oleh orang tuanya, adalah jika ada alasan dan / atau aturan hak yang sah demi kepentingan terbaik bagi anak, merupakan pertimbangan terbaik bagi anak dan yang terakhir – Pasal 14
3. Upaya terakhir (ultimum remedium) berupa penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir – Pasal 16 ayat 3.
4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak serta dalam sidang tertutup untuk umum – Pasal 17 ayat 1.
5. Berhak dirahasiakan yaitu bagi setiap anak yang menjadi korban  atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum – Pasal 17 ayat 2
6. Berhak mendapatkan bantuan hukum dan lainnya bagi setiap  anak yang menjadi korban atau pelaku pidana.

Dari paparan hak anak di atas, bagaimana jika terjadi pelanggaran dan siapakah yang harus mempertanggungjawabkannya. Mengenai hal demikian, ternyata undang-undang tersebut tidak menentukannya secara lengkap. KUHP baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengaturnya, antara lain pada pasal 278, 283, 287, 290, 297, 301, 305, 308, 341, dan 356. Pemakalah berpendapat idealnya UU Perlindungan Anak secara lengkap sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak anak tersebut dengan klasifikasinya sebagai kejahatan dan pelanggaran. Terkecuali UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengakomodasi hal sejenis.

1. Tindak Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Bab XII memuat ketentuan pidana dan tersurat pada Pasal 77 s.d. 90,  dengan kualifikasi sebanyak 33 jenis Tindak Pidana Umum, yang semuanya berdasarkan teori hukum pidana adalah kejahatan dengan pidana paling singkat 2 tahun, dan tidak ada yang berjenis pelanggaran meski pada Pasal 90 dikenal adanya pidana denda namun sebagai pemberatan saja yaitu ditambah 1/3 (sepertiga) karena pelaku pidananya  adalah korporasi.

Perlu dicermati pula adanya 3 (tiga)  frase yang dapat diperdebatkan yaitu : “dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,-“ - Pasal 89 ayat 2, mestinya frase redaksional tersebut cukup “paling singkat atau paling sedikit menjadi paling singkat penjara 2 tahun dan paling sedikit Rp 20.000.000,-. Kemudian frase dan atau pada pasal 77, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 89, Jika pembuat undang-undang menghendaki adanya kumulasi pidana penjara dan denda mestinya tanpa frase “atau” dan jika konsisten seperti itu hakim dapat menggunakan frase “atau” sehingga dapat menjadi pilihan dalam penerapan pidananya tanpa “dan” sehingga berakibat dapat menjatuhkan pidana denda saja.

Frase dipidana. Tren terakhir pembuat undang-undang banyak menggunakan frase dipidana dan bukannya diancam pidana, tidak seperti pada sistem sanksi pidana pada KUHP yang menggunakan frase “diancam pidana”. Timbul pertanyaan politik hukum apakah yang melandasi pembuat undang-undang menggunakan frase dipidana tersebut, bukankah kalau terdakwa terbukti bersalah akan dijatuhi pidana atau dipidana, sehingga logikanya produk legislasi (persetujuan antara Pemerintah dan DPR), karena tidak bertindak sebagai aparat yudikatif (hakim).

Berdasarkan ketentuan pidana di atas tidak secara limitatif disebut adanya tindak pidana anak, meski substansinya memuat perlindungan terhadap hak anak. Akan tetapi kesemuanya merupakan tindak pidana biasa yang dapat dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran hak anak termasuk tindak pidana umum berupa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak maka diklasifikasikan sebagai tindak pidana anak.

Oleh karena itu pemakalah berpendapat tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang berumur 8 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan belum kawin atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain  yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan – Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Timbul pertanyaan bagaimana implementasi terhadap adanya indikator yang berdimensi pelanggaran hak anak dan adanya tindak pidana anak, hal ini akan mempengaruhi/ mendasari hakim dalam pertimbangannya untuk mengadili dan memutus perkara tersebut.

1. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 9 mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara; melainkan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada. Oleh karena itu menurut doktrin hakim dianggap tahu hukum (ius curia novit)  dan putusan hakim dianggap benar res judicata pro veritate habetur, dalam mengadili perkara pidana anak maka dasar pertimbangan hukum adalah berpijak pada legal justice yang termuat dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif).
2. Secara Legal Justice

Ketentuan normatif yuridis yang dimaksud antara lain :

1. Saat menjalani proses hukum, penahanan dapat dilakukan terhadap anak sebagai tersangka atu terdakwa. Penyidik berwenang menahan selama 20 hari dan dapat diperpanjang 10 hari. Penuntut umum berwenang menahan selama 10 hari dan dapat diperpanjang 15 hari. Hakim tingkat pertama berwenang menahan selama 15 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Hakim Banding berwenang menahan selama 15 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Hakim Kasasi berwenang menahan 25 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Dengan demikian keseluruhan masa tahanan yan dijalani mencapai 200 hari.
2. Dalam hal pemeriksaan pada penyidikan dan penuntutan berhak didampingi penasehat hukum, adapun dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara anak nakal wajib hadir dalam sidang tersebut yaitu Penutut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua, Wali, atau orang tua Asuh dan Saksi.- Pasal 55 UU Pengadilan Anak.

Adapun masing-masing aparat negara dan Penasehat Hukum tidak memakai pakaian dinas atau toga. Dalam sidang pengadilan hakim anak bersidang sebagai hakim tunggal yang dalam hal tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan dengan hakim majelis, yang pemeriksaannya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum namun putusannya diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Selain itu dalam sidang hakim anak harus memperhatikan terlebih dahulu hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan disertai orang tua, wali atau orang tua asuh, Penasehat Hukum – Pasal 56 dan 57 UU Pengadilan Anak.

c.   Sebelum  putusannya diucapkan  dalam sidang terbuka untuk umum hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak – Pasal 59 UU Pengadilan Anak.

d. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak harus mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Rutbruch dengan teorinya “Ide des rechts”, yaitu: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweekmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut.

Dalam penjatuhan pidana tersebut hakim berpijak pada Pasal 23 maupun Pasal 24 yaitu berupa pidana pokok : Penjara, kurungan, denda atau pengawasan dan pidana tambahan : perampasan barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Khusus pidana penjara dijatuhkan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan pidana mati atau seumur hidup maksimalnya 10 tahun. Apabila anak belum mencapai umur 12 tahun dapat diambil tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal berupa :

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau;
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dari ketiga alternatif di atas dapat dijatuhkan apabila pelaku tindak pidana anak tersebut belum mencapai umur 12 tahun jika tidak diancam pidana mati atau seumur hidup – Pasal 26 UU Pengadilan Anak. Demikian pula terhadap pidana kurungan dan pidana denda dapat dikenakan pada anak nakal yaitu ½ dari orang dewasa. Apabila tidak membayar denda dapat diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 hari kerja dan tidak lebih dari 4 jam sehari serta bukan pada malam hari – Pasal 28 UU Pengadian Anak.

Jika hakim menjatuhkan pidana penjara bersyarat pada anak nakal maksimalnya 2 tahun dengan ditentukan syarat umum dan khusus berupa anak nakal tidak melakukan tindak pidana lagi dengan tetap memperhatikan kebebasan anak,  yang jangka waktu pidana bersyarat tersebut paling lama 3 tahun. Dalam hal ini jaksa melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan oleh BAPAS dan berstatus Klien Pemasyarakatan agar anak nakal menepati persyaratan yang ditentukan dan dapat mengikuti pendidikan sekolah. – Pasal 29 UU Pengadilan Anak.

Jika anak nakal diputus untuk diserahkan kepada negara, maka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai anak negara maka demi kepentingan anak Kepala LPA dapat minta ijin kepada Menteri Hukum dan HAM agar ditempatkan di Lembaga Pendidikan Anak yang diselenggarakan Pemerintah atau Swasta. – Pasal 31 UU Pengadilan Anak.

Namun jika hakim memutuskan anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka hakim dalam putusannya sekaligus menentukan Lembaga mana yang harus melaksanakannya. – Pasal 32 UU Pengadilan Anak.

Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak nakal yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh anak dan atau orang tua, wali, orang tua asuh, atau penasehat hukum kepada Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

1. Secara Moral Justice

Hakim mendasari pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana anak selain memperhatikan hukum positif, dengan etika profesinya harus juga memperhatikan faktor kriminologi, sosiologi dan psikologi. Menurut pendapat Lawrance Friedman, orang yang tidak tunduk pada hukum bukan hanya karena ia tidak mengetahui peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena faktor-faktor yang mempengaruhi dirinya. Salah satu argumentasi adalah bahwa seseorang bisa melanggar hukum karena lingkungan pergaulan mendorongnya untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus anak nakal, sering kali motif kejahatan yang dilakukan lebih disebabkan oleh faktor di luar diri anak, seperti pengaruh lingkungan pergaulan, keluarga, sekolah hingga tuntutan gaya hidup di lingkungan pertemanan.

Dari sisi sosiologis perkembangan anak, dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah melakukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya dapat lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan pendidikan dan pengembangan perilakunya.

Sedangkan dari aspek psikologis, anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap, dalam artian dalam memutuskan untuk meakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berfikirnya yang sempurna selayaknya orang dewasa. Tindakan seorang anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (role expectation), seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu anak nakal cenderung berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan keluarga terlantar dimana sang anak mencontoh perbuatan dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga.

1. Secara Social Justice

Hakim tidak hidup di singgasana melainkan hidup bersosialisasi dengan masyarakat lingkungannya yang bersifat heterogen, menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dalam menegakan hukum positif (law in book) dapat mewujudkan keadilan sosial (law in action), sehingga putusan hakim in casu dalam perkara tindak pidana anak berdimensi memberikan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosialnya termasuk orang tua, wali atau orang tua asuhnya serta masyarakat sekitarnya. Putusan yang demikian itu tentunya akan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dalam hidup dan kehidupan demi masa depan perkembangan kecerdasan intelektual sosial maupun emosionalnya yang berguna bagi perbaikan anak pidana serta generasi penerus lainnya untuk kejayaan bangsa dan negara. Dengan kata lain dengan putusan tersebut terjaminlah perlindungan hak anak tanpa menegasikan kepastian hukum sehingga supremasi hukum tetap ditegakkan terhadap anak sejak usia dini sehingga ia bermanfaat bagi pelanjut sejarah perjuangan bangsanya meraih tujuan bernegara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena anak hakekatnya adalah pewaris dan pelanjut cita-cita bangsanya.

Penutup.

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengadili dan memutus perkara anak pelanggaran hak anak dan tindak pidana anak antara lain :

1. Pelaksanaan pidana terhadap anak nakal harus mengandung unsur reedukasi, reharmonisasi dan resosialisasi dengan membedakan antara pidana untuk pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran.
2. Penegakan hukum pidana pada anak tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian permasalahan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat lingkungan kehidupan sosial anak.
3. Terhadap anak nakal pelaku tindak pidana pertama kali ideal, dan adilnya diberikan kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki perilakunya tanpa harus dijatuhi pidana penjara. Namun jika kondusif bagi kepentingan masa depan anak cukup diberikan tindakan-tindakan berupa pengembalian kepada orang tua kepada negara maupun kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan disertai syarat tambahan yang ditetapan oleh hakim.
4. Agar diperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang memuat kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga ptusan hakim dapat menumbuh kembangkan kecerdasan intelektual emosi dan sosialnya dikemudian hari.

Atas segala perhatian diucapkan terima kasih seoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf. Amien.

Yogyakarta, 22 Oktober 2009

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konversi ILO mengenai Usia Minimum untuk  Diperbolehkan Bekerja)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak