HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  •  
    sipp
  • sms
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • Selamat Datang

    Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

    Masuk SIPP

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    PTSP merupakan bentuk reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Pelayanan yang tersebar dikepaniteraan dan kesekretariatan disatukan dalam satu pintu, satu tempat ptsp. Mulai dari tahap awal sampai dengan proses layanan, penyelesaian layanan, dengan menyederhanakan prosedur, agar efektif, efisien, transparan, terukur dan akuntabel, biaya murah dan menghindari penyelewengan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

e-Court

e-Berpadu

Eraterang

SIPP

Direktori Putusan

SI SUPER

JDIH

INAPROC

SIWAS

Yanti Online

PERKUSI

SIPPN MENPAN

Rapat Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba PTSP oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

on Kamis, 25 Jun 2020. Posted in Berita Terkini

Rapat Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba PTSP oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

 

Rabu, 24 Juni 2020 bertempat di ruang Meeting Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mengadakan rapat evaluasi PTSP ( Pelayanan Terpadu Satu Pintu ) yang diikuti oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Bapak Haryanto, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Wuryanto, S.H.,M.H., Ketua dan Pengadilan Negeri Yogyakarta Ibu Frida Ariyani, S.H.,M.Hum., beserta Hakim Pengawas bidang PTSP, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rapat dipimpin oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dalam rapat ini beliau memberikan arahan dan masukan mengenai PTSP agar lebih baik lagi, bekerja lebih prima, bekerja lebih maksimal mungkin dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana, menjaga integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku

 

Dalam kesempatan tersebut Bapak Hakim Tinggi beserta Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta memberikan arahan perihal Lomba PTSP. Ada beberapa fasilitas yang harus dilengkapi perihal lomba PTSP yaitu harus adanya video profil PTSP pengumpulan paling lambat tanggal 30 Juni 2020, tata letak meja PTSP. Video yang dibuat harus diunggah di media social YouTube. Video tersebut harus memiliki banyak “like dan subscribe” sebagai salah satu bahan penilaian. Video yang dibuat harus menunggu pendampingan dari Pengadilan Tinggi  Yogyakarta sebelum diunggah.

 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menjadi salah satu poin penilaian dan memiliki bobot yang tertinggi. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan diadakannya IKM adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan Pengadilan yang Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).