HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

    gambar
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  •  
    sipp
  • gambar
  • gambar
  • sms
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • eksekusi-riil
  • Selamat Datang

    Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

    Lebih Lanjut

  • e-Court

    e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

    Lebih Lanjut

  • e-raterang

    Eraterang dalah Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

    Masuk SIPP

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    PTSP merupakan bentuk reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Pelayanan yang tersebar dikepaniteraan dan kesekretariatan disatukan dalam satu pintu, satu tempat ptsp. Mulai dari tahap awal sampai dengan proses layanan, penyelesaian layanan, dengan menyederhanakan prosedur, agar efektif, efisien, transparan, terukur dan akuntabel, biaya murah dan menghindari penyelewengan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

  • Eksekusi Riil

    Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan dapat mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukuru dan terjangkau khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada pengadilan negeri, berikut mekanismenya

    Lebih Lanjut

e-Court

e-Berpadu

Eraterang

SIPP

Direktori Putusan

SI SUPER

JDIH

INAPROC

SIWAS

Yanti Online

PERKUSI

SIPPN MENPAN

Articles in Category: Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Deklarasi Yogyakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah

on Kamis, 11 Mei 2023. Posted in Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Deklarasi Yogyakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah

Kamis, 11 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sesuai undangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Mei 2023, Perwakilan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Arlyo Perdana Putra, S.H. hadir mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam acara deklarasi Yogyakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan di Grha Pandawa Balaikota Yogyakarta. Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Propinsi DI Yogyakarta, Forkopimda Kota Yogyakarta, Jajaran Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan tamu undangan lainnya. Acara Deklarasi Yogyakarta Kota Lengkap dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, S.I.P yang ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong.

Kota Yogyakarta menjadi kota ke-6 di Indonesia yang mendeklarasikan sebagai kota lengkap, dimana di Kota Yogyakarta seluruh tanah telah terpetakan dengan baik dan terdaftar lengkap secara spasial dan yuridis yang ditandai dengan data buku tanah dan surat ukur dan telah terdokumentasi secara akurat antara dokumen fisik dan elektronik. Dalam kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional secara simbolis menyerahkan sejumlah sertipikat tanah aset Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN PT PLN) dan Tanah Kasultanan.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Diskusi Publik Perubahan UU No. 26 Tahun 2000

on Kamis, 11 Mei 2023. Posted in Berita Terkini

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Menghadiri Diskusi Publik Perubahan UU No. 26 Tahun 2000

Kamis, 11 Mei 2023, pukul 08.00 WIB memenuhi surat undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) nomor HAM.1-HA.04.02-22 tanggal 17 April 2023, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Agus Setiawan, S.H., Sp. Not. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir sebagai peserta pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Publik dalam rangka Penyusunan Peserta Diskusi Publik Penyusunan Instrumen HAM di Bidang Hak Sipil dan Politik. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diikuti oleh Narasumber yang berkompeten di bidang HAM, instansi Aparat Penegak Hukum Di Wilayah DI. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Propinsi DI. Yogyakarta serta Akademisi. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Publik yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, S.H, M.Si dilaksanakan menggali berbagai informasi dan kendala- kendala dalam rangka pengumpulan Bahan Kajian Substansi Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.