HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  •  
    sipp
  • sms
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • Selamat Datang

    Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

    Masuk SIPP

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    PTSP merupakan bentuk reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Pelayanan yang tersebar dikepaniteraan dan kesekretariatan disatukan dalam satu pintu, satu tempat ptsp. Mulai dari tahap awal sampai dengan proses layanan, penyelesaian layanan, dengan menyederhanakan prosedur, agar efektif, efisien, transparan, terukur dan akuntabel, biaya murah dan menghindari penyelewengan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

e-Court

e-Berpadu

Eraterang

SIPP

Direktori Putusan

SI SUPER

JDIH

INAPROC

SIWAS

Yanti Online

PERKUSI

SIPPN MENPAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Melaksanakan Sosialisasi PERMA Nomor 6, 7, 8 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

on Kamis, 12 Jun 2025. Posted in Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Melaksanakan Sosialisasi PERMA Nomor 6, 7, 8 Tahun 2022 dan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022

Kamis, 12 Juni 2025, pukul 09.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan Kegiatan Sosialisasi PERMA nomor 6, 7, 8 tahun 2022 dan SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring). Secara luring di ruang Command Center diikuti oleh internal Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari para Hakim, seluruh Panitera Muda, Kepala Sub Bagian PTIP dan kemudian secara daring melalui media zoom diikuti oleh Aparatur Penegak Hukum (APH)/Stakeholder terkait pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di wilayah DI Yogyakarta; Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Kepolisian Sektor dibawahnya; Rutan dan Lapas di Yogyakarta. Pelaksananan kegiatan sosialisasi dibuka secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. Dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta yang mengikuti kegiatan.

Selanjutnya kegiatan sosialisasi diawali dengan pemaparan materi Sosialisasi terkait SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Purnomo Wibowo, S.H., M.H. sebagai narasumber, kemudian pemaparan materi PERMA nomor 7 tahun 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H. dan pemaparan materi PERMA nomor 6, 8 tahun 2022 oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Wijayanti Tanjung, S.H.. Dalam kegiatan sosialisasi juga disampaikan penjelasan teknis implementasi aplikasi e-Berpadu yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Yeny Viky Effendi,S.T.,S.H.,M.Eng. selaku narasumber dan Tim developer/pengembang aplikasi pada Mahkamah Agung RI.

Setelah pemaparan materi oleh seluruh narasumber rangkaian kegiatan sosialisasi dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab dengan peserta kegiatan terkait implementasi PERMA dan SK KMA di lapangan dan mengetahui kendala/masalah yang mungkin dialami oleh APH/Stakeholder serta menyaring masukan untuk pengembangan/perbaikan kedepannya. Dengan adanya kegiatan sosialisasi diharapkan dapat merefresh kembali pengetahuan dalam implementasi PERMA nomor 6, 7, 8 tahun 2022 dan SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, meningkatkan koordinasi antar stakeholder terkait sehingga semakin mempermudah dan mempercepat proses pelayanan.