Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD Penyusunan Naskah Kebijakan TA 2024
Senin, 8 Juli 2024, pukul 13.00 WIB memenuhi surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI nomor 457/BLD.2/HM2.1.1/VI/2024 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 613/KPT.W13.U/HM2.1.1/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data II, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan dan Kepala Sub Bagian Umum Keuangan mengikuti kegiatan secara daring. Kegiatan FGD juga diikuti oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan FGD dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan judul “Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”.
Hadir sebagai narasumber materi dalam kegiatan FGD, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.; Hakim Yustisial Kamar Tata Usaha Negara MA RI, Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H.; Peneliti Madya Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H.). Kegiatan FGD dilaksanakan untuk menggali berbagai data informasi dan pandangan atau gambaran dari berbagai sumber (peserta yang mengikuti kegiatan) yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun anggaran 2024 terkait “Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”.
