Selasa, 10 Januari 2023, pukul 08.00 WIB apel Pagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakan. Bertindak sebagai pimpinan apel adalah Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Abdul Kadir Rumodar, S.H., didampingi Kepala Sub Bagian Umum Keuangan. Panitera Pengadilan menyampaikan kepada seluruh Petugas PTSP untuk selalu menjaga kesehatan dan melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan pelayanan maksimal kepada pengguna layanan peradilan. Kegiatan Apel PTSP diakhiri dengan pembacaan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI, Yel-yel dan doa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum Keuangan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Selasa, 09 Januari 2023, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Command Center, Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. memimpin rapat koordinasi bersama Wakil Ketua Pengadilan dan seluruh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam rapat koordinasi, Ketua Pengadilan menyampaikan beberapa hal terkait agenda rapat yaitu, pertama koordinasi penanganan perkara terkait perubahan formasi wakil ketua yang sudah terisi dan beberapa hakim yang mutasi keluar/masuk Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdampak pada perubahan majelis tetap hakim dan pembagian waktu sidang; kedua koordinasi terkait sistem yang sudah berjalan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perubahan struktur tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), ZI WBK/WBBM, Pengawasan Bidang; ketiga koordinasi terkait kebijakan-kebijakan bagi hakim untuk meningkatkan kapasitas/kualitas putusan hakim terhadap perkembangan hukum yang berkembang saat ini; keempat terkait implementasi aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) yang diterapkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta; kelima perkenalan sekaligus penyampaian sertifikasi yang dimiliki oleh hakim; keenam terkait kepengurusan IKAHI.

Selanjutnya dalam rapat koordinasi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mujiono, S.H., M.H. juga menyampaikan beberapa hal, pertama terkait kedisiplinan hakim terkait absensi kehadiran dan ijin sesuai Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2016, kedua terkait kepengurusan IKAHI yang akan dikoordinasikan kembali, ketiga tentang SIPP terkait perpanjangan penahanan oleh hakim dan biaya panjar diperhatikan saat putusan, keempat terkait ZI diharapkan para Hakim untuk segera melaporkan LHKPN, keempat terkait pelaksanaan rapat secara berjenjang di setiap bagian yang melibatkan hakim pengawas bidang dan pelaksanaan audit internal. Di akhir pembahasan dalam rapat koordinasi, para hakim saling berdiskusi dan menyampaikan saran dan masukan terkait majelis persidangan, waktu persidangan, pengembalian sisa panjar biaya perkara di SIPP, perubahan kepengurusan IKAHI.