Jumat, 16 Juni 2023 pukul 15.30 WIB, memenuhi surat undangan Penjabat Wali Kota Yogyakarta nomor 005/3079 tanggal 14 Juni 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. hadir dalam kegiatan rapat pertemuan Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring), secara daring bertempat di ruang Yudhistira Komplex Balaikota Yogyakarta dihadiri pimpinan atau perwakilan forkopimda Kota Yogyakarta, Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Yogyakarta, Jajaran Sekretariat Daerah, Inspektorat dan Kepala Dinas Kota Yogyakarta terkait Kota Layak Anak Kota Yogyakarta, dan secara daring melalui zoom meeting diikuti oleh Kepala Dinas Kota Yogyakarta (sesuai undangan), seluruh Kemantren Kota Yogyakarta, Instansi Daerah, Lembaga/Yayasan Sosial dan Pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, media massa.

Dalam agenda pertemuan yang dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, S.H., M.Ed., hadir Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2023 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang didampingi Tim Verifikasi Provinsi DI. Yogyakarta. Maksud dan tujuan pertemuan tersebut berkaitan dengan diusulkannya Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi  DI. Yogyakarta dan pertemuan tersebut dalam rangka penyampaian hasil catatan evaluasi yang diperoleh Tim Verifikasi Lapangan Evaluasi Kota Layak Anak Tahun 2023 Kementerian dari hasil kunjungan langsung (Verifikasi lapangan/Kunjungan) ke beberapa lokasi pelaksanaan indikator Kota Layak Anak (prioritas) di Kota Yogyakarta.

Kunjungan dilaksanakan ke beberapa lokasi yang masuk dalam Kluster-kluster penilaian Kota Layak Anak. Terdapat 5 Kluster hak anak dalam penyelenggaraan kota layak anak, yaitu 1. Hak Sipil dan Kebebasan; 2. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; 3. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; 4. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya; 5. Perlindungan Khusus. Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai instansi vertikal yang berada di Kota Yogyakarta dan bagian dari Forkopimda Kota Yogyakarta, masuk ke dalam 2 kluster yaitu Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Kluster 2); dan Perlindungan Khusus (Kluster 5) mendukung terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak tahun 2023.

Jumat, 16 Juni 2023, pukul 13.30 WIB sesuai surat undangan Pelaksana Harian Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 1141/SEK/KP.00.1/6/2023 tanggal 15 Juni 2023, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mujiono, S.H., M.H., didampingi Sekretaris, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Analis Perkara Peradilan tahun 2021 mengikuti kegiatan Sosialisasi seleksi Calon Hakim secara online melalui zoom meeting di ruang Teleconference. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sehubungan dengan rencana pelaksanaan seleksi calon hakim dari formasi Analis Perkara Peradilan tahun 2021 dan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.

Plt. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Hj. Supatmi, S.H., M.H. dalam arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi tersebut berpesan bahwa pada awal proses seleksi calon hakim para Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Analis Perkara Peradilan tahun 2021 untuk mengisi data dan kelengkapan yang diperlukan dengan benar dan lengkap pada aplikasi SIKEP.  Dari data yang telah diinput tersebut nantinya akan direkap dan akan digunakan dalam proyeksi penetapan jumlah kebutuhan hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu apabila data yang diinput tidak lengkap dan benar akan berpengaruh dalam tahapan seleksi administrasi seleksi calon hakim pada ASN bersangkutan. Selanjutnya dalam kegiatan sosialisasi terkait penjelasan teknis pengisian di Aplikasi SIKEP, Kepala Bagian Umum Kepegawaian, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi MA RI, Jumadi, S.H, M.H. dan tim menyampaikan dan memberikan informasi terkait data-data yang wajib untuk diisi dan penjelasan langkah-langkah pengisian data pada SIKEP bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Analis Perkara Peradilan tahun 2021 yang akan diproyeksikan untuk mengikuti seleksi calon hakim.