Jumat, 14 Oktober 2022, sesuai surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI nomor 826/BP/ST/IX/2022 tanggal 23 September 2022, telah dilaksanakan Kegiatan evaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan pelaksanaan evaluasi SMAP oleh Badan Pengawaan Mahkamah Agung RI dilaksanakan dari tanggal 11-14 Oktober 2022. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Muh. Djauhar Setyadi, S.H, M.H. didampingi Panitera dan Plh. Sekretaris menerima Tim Evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang diketuai oleh Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I / Plt. Inspektur Wilayah II) dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Pelaksanaan Evaluasi SMAP di Aula/Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Maksud dan tujuan kedatangan tim Badan Pengawasan dalam rangka melaksanakan evaluasi untuk memastikan berjalannya  SMAP pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam evaluasi pelaksanaan SMAP, seluruh tim SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Wakil FKAP, Sekretaris, Komponen Internal Auditor, Komponen Tim Pembangun Integritas, dan Komponen Pengendali Dokumen tidak luput dari pemeriksaan atau evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Disamping terhadap Tim internal SMAP Pengadilan Negeri Yogyakarta, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI juga melakukan evaluasi SMAP dengan melakukan wawancara langsung di tempat pada pengunjung/tamu persidangan, petugas PTSP, petugas keamanan, pihak-pihak yang menjadi rekanan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal tersebut dilaksanakan untuk memastikan bahwa SMAP benar-benar telah diterapkan dan berjalan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setelah seluruh proses evaluasi pelaksanaan SMAP oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI selesai, dilaksanakan penutupan kegiatan evaluasi di Aula/Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diikuti oleh seluruh hakim dan Pegawai.

Kamis 13 Oktober 2022, pukul 09.00 WITA sesuai surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1068/DJU/HM.02.3/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 terkait tindak lanjut surat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. , Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk dan Panitera mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi dalam operasional aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara daring melalui zoom meeting. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM Kemenko Polhukan selaku koordinator Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) tersebut dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 18 Tahun 2020 terkait pengembangan SPPT-TI dan target SPPT-TI tahun 2022 mengenai implementasi Tanda tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi.