Rabu, 07 Desember 2022, pukul 10.00 WIB, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Abdul Kadir Rumodar, S.H. didampingi Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan eksekusi perkara perdata. Pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut atas surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan surat perintah tugas nomor 8/Pdt.Eks/2014/PN.YK Jo. No 82/Pdt.G/2008/PN.YK Jo. No. 48/PDT/2009/PTY Jo.No. 2972 K/PDT/2010 tanggal 7 Desember 2022 terhadap sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Gampingan Rt 44 RW X, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut dihadiri oleh Pihak Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, Pihak Kecamatan Wirbrajan dan Kelurahan Pakuncen dan aparat pengamanan (Polisi Resor Kota Jogja dan Koramil). Dalam pelaksanaan eksekusi, beberapa kali terjadi dialog dimana pihak termohon eksekusi bersikukuh agar tidak dilaksanakan proses eksekusi pengosongan dengan menyatakan menemukan bukti baru dan alasan kemanusiaan. Dan dalam kesempatan tersebut Panitera menjelaskan dan mempersilahkan kepada pihak termohon eksekusi untuk mengajukan bukti tersebut ke pengadilan melalui upaya hukum yang ada dan berdasarkan surat perintah eksekusi Ketua Pengadilan tersebut, Pengadilan akan tetap melaksanakan proses eksekusi pengosongan objek sengketa dan menyerahkan objek eksekusi kepada pihak pemohon ekskusi. Jurusita Pengadilan Negeri Yogyakarta membacakan penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi. Proses pelaksanaan eksekusi hingga akhir berjalan dengan baik, aman, lancar dan kondusif tanpa ada keributan atau kontak fisik.

Selasa, 6 Desember 2022, bertempat di ruang Command Center, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Abdul Kadir Rumodar, S.H. didampingi Sekretaris, Panitera Muda Pidana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan menerima kunjungan kerja Tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tim Bappenas yang hadir didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Yogyakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan dan implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

SPPT-TI merupakan salah satu fokus kebijakan Pemerintah, dimana SPPT-TI menjadi salah satu aksi yang diharapkan dapat menjamin adanya ketersediaan, ketepatan, dan keakuratan serta kecepatan dalam memperoleh dan memproses data dalam rangka penegakan hukum yang berkualitas. Dalam kegiatan monitoring evaluasi juga mendiskusikan berbagai hal terkait kendala dan masukan saran terkait implementasi SPPT-TI. Pada kesempatan pertemuan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta juga menyampaikan tentang aplikasi e-Berpadu kepada Tim Bappenas yang merupakan inovasi yang dikembangkan Mahkamah Agung RI terkait layanan pelimpahan berkas pidana terpadu secara elektronik.

Aplikasi pelimpahan berkas pidana terpadu (e-Berpadu) terintegrasi antar Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Adanya Aplikasi e-Berpadu adalah untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.  Mendengar penjelasan terkait aplikasi e-Berpadu tersebut, Tim Bappenas cukup responsif dan berterima kasih atas informasi yang disampaikan serta menjadi salah satu masukan penting yang diperoleh tim disamping pelaksanaan monitoring evaluasi implementasi SPPT-TI di Pengadilan Negeri Yogyakarta.