Yogyakarta, tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta kelas IA dalam rangka Monitoring Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan Surat Tugas Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 498/BP/ST/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020. Adapun monitoring dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari:

1. Dwiarso Budi Santiarto, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Penanggung Jawab
2. Aviantara, Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Pengendali Teknis
3. H. Makmun Masduki, Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Tim
4. Widyatinsri Kuncoro Yakti, Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim
5. Anisah Shofiawati, Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Sekretaris Tim
6. Rama Rahim, Auditor Muda Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota Tim.

Monitoring dilakukan bertujuan untuk melihat dan menilai kesiapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta menghadapi tim TPN ZI dan lebih luasnya kesiapan dalam menuju WBBM. Monitoring yang dilakukan mencakup beberapa ruang lingkup, antara lain:

1. Pengujian atas Kesesuaian PMPZI dengan persyaratan pengajuan calon unit kerja berpredikat menuju WBBM.
2. Pengujian atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai
3. Pengujian Kesiapan Presentasi dan Publikasi Hasil Pembangunan Zona Integritas
4. Pengujian Kesiapan Sarana dan Prasarana Layanan Peradilan

Setelah melakukan monitoring, adapun rekomendasi yang disarankan dari tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Repulik Indonesia untuk Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu:

1. PN Yogyakarta memastikan dokumen survey IKM dan dokumen survey IPK tetap berada pada link google drive dan dapat dibuka oleh tim TPN saat melakukan evaluasi
2. Kasubbag Kepegawaian PN Yogyakarta melakukan update data informasi pelaporan LHKPN dan LHKASN pada website pengadilan dengan menyertakan evidence pelaporan terkini.
3. Slide dan video profile diberi penjelasan atas kondisi perubahan pasca memperoleh WBK menuju WBBM dan diberi penegasan terhadap pelayanan public dan inovasi ungulan kemudian untuk diupload di website dan media social

Tim Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia mengharapkan kesiapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta agar lolos mendapatkan predikat WBBM

Yogyakarta, Senin 12 Oktober 2020, Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti undangan pembinaan teknis secara virtual di ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta. Acara ini diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. menghadiri langsung kegiatan tersebut. Adapun materi kegiatan pada acara ini yaitu pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial serta pengawasan oleh Pimpinan Mahkamah Agung, dan pembinaan oleh Pejabat Eselon I Mahkamah Agung, sesuai dengan bidang masing-masing. Acara ini juga dihadiri oleh Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia dan Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, S.H.,M.H. memberi sambutan. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., berharap dengan adanya pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung ini dapat meningkatkan Kesiapan Mahkamah Agung beserta 4 Peradilan di bawahnya di dalam menjawab tantangan di era Global, serta mampu membawa Mahkamah Agung menjadi pengawal dan pelaksana Peradilan Modern di Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung juga mengungkapkan berkaitan dengan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM bahwa saya kepada seluruh Pimpinan, Hakim dan aparatur peradilan untuk mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 yang telah melarang dilakukannya pungutan dan pembebanan bagi acara pelantikan maupun kegiatan dinas lainnya. Termasuk pula seluruh biaya kegiatan pembinaan ini yang sepenuhnya ditanggung oleh DIPA Mahkamah Agung. Penghujung sambutan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengingatkan kembali seluruh warga peradilan  untuk menaati protokol kesehatan dengan secara disiplin menerapkan 3 M yaitu: Mencuci Tangan, Menggunakan Masker dan Menjaga Jarak, serta menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru.