Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti FGD "Perjenjangan Kinerja Mahkamah Agung"
Rabu, 04 Oktober 2023, pukul 14.30 WIB memenuhi surat undangan Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Kumdil) Mahkamah Agung RI nomor 1687/Bld.2/Lit/S/9/2023 tanggal 21 September 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. bersama Sekretaris, Plt. Panitera dan Kepala Sub Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) “Penjenjangan Kinerja Mahkamah Agung”. Kegiatan FGD yang diselengggarakan di Hotel Harper Malioboro Yogyakarta selama dua hari pada tanggal 4-5 Oktober 2023 terselenggara atas kerjasama Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.
Peserta kegiatan FGD berasal dari empat lingkungan peradilan yang diundang (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer) dari Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI, Sahwan, S.H., M.H. sekaligus untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan FGD. Kegiatan FGD “Penjenjangan Kinerja Mahkamah Agung” yang dibuka secara langsung oleh YM. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum. dilaksanakan terkait penyusunan Naskah Urgensi Tahun Anggaran 2023 oleh Puslitbang Kumdil dalam rangka menyempurnakan penjenjangan kinerja dan pohon kinerja di Mahkamah Agung RI berdasarkan logical Framework (LF) dan Critical Succes Factor (CSF).
Hal ini sebagai tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung RI tahun 2022 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nantinya data-data yang diperoleh dari hasil FGD akan menjadi bahan masukan dan informasi dalam penyusunan naskah urgensi. Diharapkan dari naskah urgensi yang dihasilkan, dapat diimplementasikan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai bagian dari perbaikan dan penyelesaian tindak lanjut temuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Agung RI.
