HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Berita / Pengumuman Terkini

Blog PN Yogyakarta

Di halaman ini merupakan berita, pengumuman, relaas serta kegiatan terbaru seputar Pengadilan Negeri Yogyakarta

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Penginputan Data Pelaporan Pelayanan Hukum

on Kamis, 12 Desember 2024. Posted in Berita Terkini

Pengadilan Negeri Yogyakarta Mengikuti Rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Penginputan Data Pelaporan Pelayanan Hukum

Kamis, 12 Desember 2024, pukul 08.30 WIB sesuai surat undangan Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 169/DJU.3/UND.HM1.1.1/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Harsiwi, S.H., M.H. didampingi Sekretaris, Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum, Staf Perdata, Staf Keuangan dan Admin Pelaporan Elektronik Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan rapat evaluasi penyerapan anggaran dan realisasi pelayanan layanan hukum secara online. Kegiatan rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Mahkamah Agung, Zahlisa Vitalisa, S.H., M.H. dan diikuti oleh satuan kerja pengadilan tingkat pertama yang terdapat anggaran prodeo dan Zitting Plaats. Dalam kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melakukan croscek secara langsung kepada seluruh satuan kerja yang hadir terkait laporan capaian dan kendala yang terjadi. Berdasarkan dari hasil monitoring evaluasi penyerapan anggaran layanan hukum serta realisasi pelayanan layanan hukum, masih terdapat satuan kerja yang belum dilaksanakan dan atau penyerapan anggaran layanan hukum masih rendah sehingga berdampak pada sisa anggaran yang masi cukup banyak.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum berpesan dan menekankan kepada seluruh satuan kerja yang hadir untuk segera memaksimalkan penyerapan anggaran dan merealisasikan capaian output pelayanan layanan hukum sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelum tahun anggaran 2024 berakhir. Karena penyerapan anggaran dan realisasi pelayanan layanan hukum yang rendah/tidak maksimal akan berdampak secara langsung pada Capaian Kinerja Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.