Kamis, 11 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sesuai undangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Mei 2023, Perwakilan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Arlyo Perdana Putra, S.H. hadir mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam acara deklarasi Yogyakarta Kota Lengkap dan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang diselenggarakan di Grha Pandawa Balaikota Yogyakarta. Hadir dalam kegiatan ini Forkopimda Propinsi DI Yogyakarta, Forkopimda Kota Yogyakarta, Jajaran Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan tamu undangan lainnya. Acara Deklarasi Yogyakarta Kota Lengkap dipimpin langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, S.I.P yang ditandai secara simbolis dengan pemukulan gong.

Kota Yogyakarta menjadi kota ke-6 di Indonesia yang mendeklarasikan sebagai kota lengkap, dimana di Kota Yogyakarta seluruh tanah telah terpetakan dengan baik dan terdaftar lengkap secara spasial dan yuridis yang ditandai dengan data buku tanah dan surat ukur dan telah terdokumentasi secara akurat antara dokumen fisik dan elektronik. Dalam kesempatan yang sama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional secara simbolis menyerahkan sejumlah sertipikat tanah aset Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN PT PLN) dan Tanah Kasultanan.

Kamis, 11 Mei 2023, pukul 08.00 WIB memenuhi surat undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) nomor HAM.1-HA.04.02-22 tanggal 17 April 2023, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Agus Setiawan, S.H., Sp. Not. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir sebagai peserta pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Publik dalam rangka Penyusunan Peserta Diskusi Publik Penyusunan Instrumen HAM di Bidang Hak Sipil dan Politik. Kegiatan yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diikuti oleh Narasumber yang berkompeten di bidang HAM, instansi Aparat Penegak Hukum Di Wilayah DI. Yogyakarta, Pemerintah Daerah Propinsi DI. Yogyakarta serta Akademisi. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Publik yang dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham RI, Dr. Dhahana Putra, Bc.IP, S.H, M.Si dilaksanakan menggali berbagai informasi dan kendala- kendala dalam rangka pengumpulan Bahan Kajian Substansi Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.