Rabu, 09 Agustus  2023, pukul 08.00 WIB sesuai surat Kepala Kantor Wilayah DI Yogyakarta Kementrerian Hukum dan HAM RI nomor  W14.PP.04.02-9154 tanggal 1 Agustus 2023, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Agus Setiawan, S.H., Sp.Not. mewakili Ketua Pengadilan hadir pada kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika (HUT Kemenkumham RI ke-78 tahun 2023 ) dilaksanakan secara langsung/luring  di Bali. Dan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada Kantor Wilayah DI Yogyakarta Kementerian Hukum dan HAM RI dilaksanakan secara daring di Aula Kantor Wilayah  DI Yogyakarta Kemenkumham RI dengan melihat secara live streaming kegiatan sosialisasi Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Bali.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah DI Yogyakarta Kementerian Hukum dan HAM RI dan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan)  di wilayah DI Yogyakarta. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi serta pemahaman baru tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan.

Senin, 07 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB, memenuhi surat Direktur Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan ANak (SABDA) nomor 047/SK/SAPDA/VII/2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan dan Hakim yang ditunjuk hadir sebagai peserta pada kegiatan Webinar Pemantauan Pengadilan secara online melalui zoom meeting. Kegiatan Webinar Pemantauan Pengadilan yang diselenggarakan juga diikuti seluruh peserta pelatihan Pengadilan Inklusif, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum/Agama/Militer dan Tata Usaha Negara, Organisasi Penyandang Disambilitas/Komunitas Disabilitas, dan Pemerhati Isu disabilitas.

Adapun maksud dan tujuan webinar pemantauan pengadilan adalah untuk menginformasikan dan mempublikasikan hasil pemantauan pengadilan dalam mewujudkan dan mengupayakan pengadilan ramah bagi penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal pada 4 Badan Peradilan Mahkamah Agung RI. Dalam kegiatan tersebut, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan ANak (SABDA) menyampaikan pemaparan hasil monitoring pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara. Setelah pemaparan hasil monitoring, pada kesempatan tersebut masing-masing Direktorat Jenderal menyampaikan tanggapan/respon dan dilanjutkan dengan dialog interaktif dalam mengupayakan pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas (Pengadilan Inklusif).