Senin, 31 Juli 2023, pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1031/DJU/HM02.3/7/2023 tanggal 27 Juli 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. didampingi Sekretaris, Panitera yang diwakili oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum mengikuti kegiatan Rapat pembahasan realisasi anggaran layanan hukum dan pengimputan aplikasi pelaporan yang diselenggarakan secara online melalui zoom meeting. Kegiatan rapat pembahasan dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dengan didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S. H., M. H.

Kegiatan rapat pembahasan dilaksanakan setelah memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi triwulan II terhadap penyerapan anggaran layanan hukum serta penginputan data layanan hukum pada aplikasi pelaporan elektronik masih terdapat pengadilan yang penyerapan anggaran layanan hukum masih rendah serta belum tertib dalam penginputan data laporan layanan hukum pada aplikasi pelaporan elektronik. Dalam kegiatan tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum meminta konfirmasi dan laporan dari masing-masing pengadilan terkait berbagai kendala yang dihadapi oleh satuan kerja sehingga berdampak pada penyerapan anggaran layanan hukum (Prodeo, Sidang di Luar Pengadilan, Posbakum) masih rendah dan ketidaktertiban satuan kerja dalam penginputan data layanan hukum pada aplikasi pelaporan elektronik.

Jumat, 28 Juli 2023, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang Teleconference, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mujiono, S.H., M.H. didampingi Hakim Juru Bicara (Humas), Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan menerima kunjungan Tim dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Kedatangan Tim yang dipimpin oleh Asisten Deputi Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Bapak Rahmadi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka untuk melakukan koordinasi terkait layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Kunjungan tersebut sebagai tindak lanjut atas perjanjian kerjasama Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM dengan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tentang Pemberian Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Turut Hadir dalam kegiatan koordinasi tersebut Ketua Yayasan Rumah Bantuan Hukum AFTA, Thalis Noor Cahyadi mewakili Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam kunjungan koordinasi, Tim dari Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan dan menjelaskan program kerja dilaksanakan sekaligus berdialog terkait pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil khususnya di Wilayah Kota Yogyakarta untuk menyaring/memperoleh masukan dan informasi. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyambut baik dan mengapresiasi program Pendampingan Hukum kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang telah disampaikan dimana Pemerintah hadir untuk memberikan atau membantu masyarakat pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Wakil Ketua Pengadilan berharap secepatnya ada realisasi nyata, tindak lanjut pelaksanaan program, dan ada pertukaran data/informasi yang menunjang sinergitas kegiatan. Wakil Ketua Pengadilan juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta siap dan mendukung penuh program kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI bersama Kementerian Koperasi dan UKM dalam Pemberian Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.