Kamis, 27 Februari 2025, pukul 09.30 WIB, bertempat di ruang Command Center, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Hakim Humas dan Panitera muda Perdata menerima kunjungan Tim Pusat Analisis Keparlemenan – Badan Keahlian DPR RI. Kedatangan tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion(FGD) dalam Penguatan Analisis Bidang Legislasi atas permintaan Komisi III DPR RI tentang “Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata yang Sulit Dilakukan dalam Hukum Acara Perdata”. Pada agenda kegiatan yang dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan pemaparan singkat tentang perkara perdata diantaranya terkait jumlah putusan perkara perdata, jumlah putusan perkara perdata yang sulit di eksekusi, jumlah pelaksanaan putusan perdata dalam tahap eksekusi.

Agenda kegiatan juga diisi dengan diskusi/dialog tanya jawab terkait ciri/kendala-kendala berbagai kasus perdata yang sulit dilaksanakan eksekusi putusan serta menghimpun berbagai masukan/saran dari hakim terkait penerapan hukum yang baik dalam pelaksanaan putusan pengadilan perkara perdata. Dengan adanya kegiatan FGD, informasi dan masukan/saran yang diperoleh nantinya akan dipergunakan oleh Komisi III sebagai bahan analisa kebutuhan dalam upaya pembentukan RUU Hukum Acara Perdata khususnya pada bagian pelaksanaan putusan pengadilan secara perdata (eksekusi).

Senin, 24 Fabruari 2025, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Command Center, sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 42/DJU/UND.OT1.6/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Harsiwi, S.H., M.H. didampingi, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Sub Bagian mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Peradilann Umum secara daring. Kegiatan sosialisasi dibuka dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan diikuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Lingkungan Peradilan Umum. Turut hadir Tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan sosialisasi selain diisi dengan pemaparan materi dan penjelasan oleh narasumber, juga diisi dengan dialog/diskusi tanya jawab. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman yang lebih dan menyamakan persepsi dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Peradilann Umum.