Kamis, 08 Mei 2025, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Command Center, sesuai surat undangan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H., M.H. didampingi Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan mengikuti kegiatan Sosialisasi Aplikasi e-Monev Bappenas 2025 secara daring. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sehubungan dengan masa Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 melalui Aplikasi e-Monev Bappenas berdasarkan PP 39/2006 serta sehubungan dengan pengembangan dan penyempurnaan atas aplikasi e-Monev Bappenas.

Dalam kegiatan yang diikuti oleh Seluruh Sekretaris, Pejabat Perencanaan serta operator aplikasi e-Monev Bappenas pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat lingkungan seluruh Indonesia, Tim Biro Perencanaan dan Organisasi didampingi Perwakilan Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan pemaparan materi dan informasi perihal masa Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Triwulan I Tahun Anggaran 2025 berdasarkan PP 39/2006  dan pengembangan dan penyempurnaan atas aplikasi e-Monev Bappenas kedepannya.

Rabu, 07 Mei 2025, pukul 08.15 WIB bertempat di Command Center, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Staf Kepaniteraan Perdata menerima kunjungan Ketua dan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta. Kunjungan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka untuk studi banding dan berdiskusi terkait beberapa hal. Pembahasan dan diskusi dalam pertemuan tersebut diantaranya terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Proses penyampaian relas panggilan sidang kepada para pihak menggunakan pos tercatat, dan komponen serta besaran biaya panjar perkara yang berlaku di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Pengadilan Negeri Yogyakarta menjadi rujukan karena dianggap telah menerapkan SMAP dan menerapkan pengiriman relas panggilan sidang menggunakan pos tercatat.