Selasa, 11 Maret 2025, pukul 08.30 WIB sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 61/DJU/UND.DL1.10/III/2025 tanggal 10 Maret 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Sulastuti, S.H. dan Sri Wijayanti Tanjung, S.H. untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi secara daring. Kegiatan rapat Koordinasi terkait Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan memperhatikan Penilaian Risiko (Risk Based Approach) diikuti oleh seluruh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum. Rapat koordinasi diisi dengan penyampaian terkait Penegakan Hukum TPPU oleh beberapa panelis dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Akademisi dan dilanjutkan diskusi tanya jawab yang terbagi dalam beberapa sesi. 

Selasa, 11 Maret 2025, pukul 08.30 WIB sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 50/DJU/UND.DL1.10/III/2025  tanggal 4 Maret 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Hakim dan para Calon Hakim mengikuti kegiatan pertemuan rutin dan sarasehan interaktif (Perisai Badilum) episode 5 dengan tema “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Kegiatan yang diselenggarakan secara secara online diikuti oleh seluruh hakim satuan kerja pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dan calon hakim pada lingkungan peradilan umum seluruh Indonesia. Pelaksanaan sarasehan interaktif menghadirkan narasumber Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum  Universitas Gajah Mada, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. dan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H..

Rangkaian acara kegiatan diisi dengan pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan diskusi/dialog interaktif antara narasumber, moderator dan peserta yang hadir/mengkuti secara online tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Dengan pertemuan rutin dan sarasehan interaktif (Perisai Badilum) diharapkan mampu meningkatkan budaya berdiskusi sesuai dengan tema diskusi seputar pernasalahan yang dihadapi oleh para tenaga teknis di lapangan sekaligus mempererat hubungan antar aparatur peradilan.