Senin, 16 Januari 2023, pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 42/SEK/HM.02.3/1/2023  tanggal 11 Januari 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Panitera Muda Pidana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan  mengikuti kegiatan pembinaan dan monitoring implementasi aplikasi e-Berpadu yang diselenggarakan secara online melalui zoom meeting. Dalam kegiatan pembinaan dan monitoring implementasi aplikasi e-Berpadu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. menyampaikan laporan progres penerapan implementasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) yang telah berjalan.

Dalam pembinaan dan arahannya, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyampaikan bahwa penerapan implementasi e-Berpadu merupakan salah satu upaya memodernisasi peradilan dimana kedepannya proses upaya hukum baik di Tingkat Banding (upaya hukum Banding) maupun di tingkat Mahkamah Agung (Upaya Hukum Kasasi dan  Peninjauan Kembali) dalam perkara Pidana akan dilaksanakan secara elektronik tanpa perlu mengirimkan berkas fisik. Oleh karena itu diharapkan implementasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) di satuan kerja dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Dalam kegiatan pembinaan dan monitoring implementasi aplikasi e-Berpadu juga dilaksanakan dialog terkait proses pelaksanaan dan kendala-kendala yang terjadi di satuan kerja.

Kamis, 12 Januari 2023, pukul 10.00 WIB sesuai surat undangan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor W13.U1/174/HK.02/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 bertempat di ruang Command Center, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Abdul Kadir Rumodar, S.H. didampingi Jurusita melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 4/Pdt.Eks/2021/PN. Yyk bersama pihak-pihak terkait yang hadir diantaranya Polsek Umbulharjo, Koramil Umbulharjo, Kelurahan Giwangan, RT/RW 018/006, PLN Kota Yogya dan Pemohon Eksekusi. Adapun pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut terkait pertimbangan dan masukan mengenai waktu pelaksanaan serta hal-hal teknis dalam pelaksanaan eksekusi dari berbagai pihak khusus nya dari aparat keamanan. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan eksekusi.