HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

    gambar
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  •  
    sipp
  • gambar
  • gambar
  • sms
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • eksekusi-riil
  • Selamat Datang

    Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

    Lebih Lanjut

  • e-Court

    e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

    Lebih Lanjut

  • e-raterang

    Eraterang dalah Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

    Masuk SIPP

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    PTSP merupakan bentuk reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Pelayanan yang tersebar dikepaniteraan dan kesekretariatan disatukan dalam satu pintu, satu tempat ptsp. Mulai dari tahap awal sampai dengan proses layanan, penyelesaian layanan, dengan menyederhanakan prosedur, agar efektif, efisien, transparan, terukur dan akuntabel, biaya murah dan menghindari penyelewengan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

  • Eksekusi Riil

    Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan dapat mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukuru dan terjangkau khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada pengadilan negeri, berikut mekanismenya

    Lebih Lanjut

Jadwal Sidang Hari Ini

gambar penelusuran perkaraSelain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan klik gambar diatas.

Penelusuran Perkara SIPP

gambar penelusuran perkaraTelusuri serta awasi jalannya proses penyelesaian perkara anda secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

e-Court

e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik

Eraterang

Eraterang adalah Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

 

e-Berpadu

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Lentera

gambar penelusuran perkaraMerupakan aplikasi pelayanan secara elektronik pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

PERKUSI

gambar perkusiPerkusi merupakan aplikasi untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi secara elektronik.

Direktori Putusan

gambar penelusuran perkaraPublikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan di Indonesia.

Prosedur Pengaduan

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih lanjut

Permohonan Informasi

abana

Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Prosedur Bantuan Hukum

posyankum

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan


Lebih Lanjut

Bahwa untuk mengetahui lebih banyak mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta, alangkah baiknya untuk tidak mengabaikan mengenai sejarah berdirinya kota Yogyakarta, karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta meliputi seluruh wilayah kota Yogyakarta.

 

Seiring berdirinya Kota Yogyakarta pada tahun 1755 yaitu dengan ditandatanganinya perjanjian GIJANTI dimana Kerajaan Mataram dibagi 2(dua) yaitu Surakarta dan Yogyakarta (Kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat), yang memegang kekuasaan di Yogyakarta adalah PANGERAN MANGKUBUMI yang bergelar SULTAN HAMENGKUBUWONO I.

 

Bersamaan dengan itulah Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai berdiri. Sebelum menjadi nama Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada jaman sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikenal dengan nama LANDSGERECH berkantor di Jalan Pangurakan yang juga dikenal dengan nama Jalan Trikora, dimana tanah dan gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut adalah milik Kraton Yogyakarta.

 

Sejak berdirinya Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai dengan tahun 1965 wilayah Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Kotamadya Yogyakarta (sekarang Kota Yogyakarta) dan empat kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul.

 

Untuk meningkatkan pelayanan dalam memberikan pengayoman kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Yogyakarta membuka tempat-tempat sidang diluar Pengadilan (Zitting Plaats) di empat daerah kabupaten tersebut yaitu Wonosari, Sleman, Kulon Progo dan Wates dalam perkara Pidana singkat dan rol/pelanggaran lalulintas. Sedangkan untuk perkara-perkara Gugatan/Permohonan tetap disidangkan digedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Pangurakan atau dikenal dengan Jalan Trikora Yogyakarta.
Kemudian dengan dibangunnya gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta di Jalan Kapas No.10 Yogyakarta pada tahun 1957 maka kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menempati gedung tersebut sampai dengan sekarang dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli 1957 merupakan tanggal Hari Jadinya Pengadilan Negeri Yogyakarta.

 

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka dibentuklah wilayah-wialayah hukum yang meliputi Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 1965 kemudian dususul dengan Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wates di Kabupaten Kulon Progo, dan Pengadilan Negeri Bantul di Kabupaten Bantul, dimana wilayah hukumnya adalah meliputi daerah administratif pada tiap kabupaten tersebut.

 

Setelah terbentuknya Pengadilan Negeri di empat wilayah kabupaten tersebut maka sejak itulah wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya terbatas di wilayah Kotamadya/Kota Yogyakarta yang hanya bisa menangani perkara-perkara yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta (wilayah Kotamadya/Kota Yogyakarta).

 

Daftar nama-nama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

 

  1.   Gandra Subrata Tahun
  .      
  2.   Salatun Tahun
  .      
  3.  
R. Sugiman
Tahun 1958 - 1963
  .      
  4.   Dr. Rh. Santoso Pudjo Soebroto, S.H. Tahun 1963 - 1964
  .      
  5.  
Soeroto, S.H.
Tahun 1964 - 1966
  .      
  6.  
Prof. Dr. Rm. Soedikno Mertokoesoemo, S.H.
Tahun 1966 -1970
  .      
  7.  
Soedijono, S.H.
Tahun 1970 - 1976
  .      
  8.  
Soenarjo, S.H.
Tahun 1976 - 1981
  .      
  9.  
Sof Laroza, S.H.
Tahun 1981 - 1983
  .      
  10.  
Ohim Padmadisastra, S.H.
Tahun 1983 - 1987
  .      
  11.  
Sakir Ardiwinata, S.H.
Tahun 1987 - 1988
  .      
  12.  
Sp. Soenarto, S.H.
Tahun 1988 - 1991
  .      
  13.  
Soetrisno, S.H.
Tahun 1991 - 1993
  .      
  14.  
R. Soengkono, S.H.
Tahun 1993 - 1996
  .      
  15.  
Moh. Zubaedi, S.H.
Tahun 1996 - 1998
  .      
  16.  
Ny. Sri Budiastuti Soenandar, S.H.
Tahun 1998 - 2000
  .      
  17.  
I Made Sudharma, S.H.
Tahun 2000 - 2001
  .      
  18.  
H. Rusdi As’ad , S.H.
Tahun 2001 - 2002
  .      
  19.  
Ny. Soemilah, S.H.
Tahun 2002 - 2003
  .      
  20.  
Ny. Hj. Endang Sri Murwati, S.H.
Tahun 2003 - 2004
  .      
  21.  
Ny. Susilowati, S.H..Cn.
Tahun 2004
  .      
  22.  
Widodo, S.H.
Tahun 2004 - 2007
  .      
  23.  
H. Saltiar Kisam, S.H.
Tahun 2007 - 2008
  .      
  24.  
Komari, SH.MHum.
Tahun 2009 - 2010
      .  
  25.  
H. Mohammad Lutfi, SH.
Tahun 2010 - 2013
      .  
  26.  
Muhammad Nurzaman, SH.
Tahun 2013
      .  
  27.  
Agung Wibowo, SH.MHum.
Tahun 2013 - 2014
      .  
  28.  
Pontas Efendi, S.H.
Tahun 2014 - 2015
      .  
  29.  
Sunardi, S.H.,M.H.
Tahun 2015 - 2016
      .  
  30.  
Dwi Utomo, S.H.,M.H.
Tahun 2016 - 2017
      .  
  31.  
Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H.
Tahun 2017 - 2018
      .  
  32.  
Soesilo, S.H.,M.H.
Tahun 2018 - 2019
      .  
  33.  
Budi Presetyo, S.H.,M.H.
Tahun 2019 - 2020
      .  
  34.  
Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.
Tahun 2020 - 2022
         
  35   Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. Tahun 2022 - 2023

Prosedur Gugatan Sederhana

Syarat dan tata cara Gugatan Sederhana / Small Claim Court mengacu pada PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana


Lebih lanjut

 

 

 

Prosedur Mediasi

mediasi

Mahkamah Agung RI telah menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna mewujudkan mediasi yang efektif, efisien, cepat serta beritikad baik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta


Lebih Lanjut

Biaya Perkara Perdata

panjar

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menetapkan Surat Keputusan meliputi panjar biaya perkara, biaya radius untuk pemanggilan / pemberitahuan serta biaya proses dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri


Lebih Lanjut

  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • gambar
  • Peringkat 2 Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Tahun 2024

  • Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Peradilan Elektronik Tahun 2024

  • Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Tahun 2024

  • Terbaik V Penilaian Layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Kelas IA tahun 2024

  • SertifiAsi Mutu Pengadilan Unggul dan TangguH (AMPUH) tahun 2024

  • Terbaik III Penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada Pengadilan Negeri Kelas IA tahun 2024

  • Terbaik II Capaian Nilai Tertinggi EIS Pengadilan Negeri Kelas IA dengan perkara 1001 s/d 2000 tahun 2024

  • Predikat Menuju Informatif Tahun 2023

  • Terbaik dalam Inovasi Layanan Penyandang Disabilitas tahun 2023

  • Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Tahun 2022

  • Peringkat 7 Pelaksanaan Peradilan Elektronik Tahun 2022

  • Evaluasi II SMAP Tahun 2022

  • APH Ramah Anak Terbaik Tahun 2022

  • Juara 1 Lomba PTSP Badilum kategori Pengadilan Kelas IA Tahun 2022

  • Peringkat 1 Pengadilan Terbaik Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Kategori Pengadilan Negeri Tahun 2022

  • Juara 2 Lomba Pelaksanaan Prodeo kategori Pengadilan Kelas IA Tahun 2022

  • Partisipasi dalam Mendukung Penyediaan Informasi Perkara pada Aplikasi E-Advokasi, Kemenkeu Tahun 2021

  • Terbaik dalam Inovasi Layanan Penyandang Disabilitas

  • Evaluasi I SMAP Tahun 2021

  • Juara 1 Lomba PTSP Badilum kategori Pengadilan Kelas IA Tahun 2021

  • Juara 1 Kategori Aparat Penegak Hukum Ramah Anak

  • Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum Tahun 2021

  • Juara 1 Lomba Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Negeri Kelas IA Tahun 2021

  • Partisipasi Dalam Mendukung penyediaan Informasi Perkara pada Aplikasi E-Advokasi Tahun 2021
  • Role Model Pengadilan Ramah Kaum Rentan Tahun 2020

  • Juara 3 Lomba PTSP Badilum kategori Pengadilan Kelas IA Tahun 2020

  • Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2019

  • Predikat WBK Tahun 2019

  • Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum Tahun 2016

  • Sertifikasi ISO 9001:2015 Tahun 2016

  • 10 Besar Finalis Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015

IKM DAN IPK

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

Putusan Sindikasi

Statistik Situs

Hari Ini1518
Kemarin1901
Minggu Ini8875
Bulan Ini43210
Keseluruhan1087910