Kamis, 27 Februari 2025, sesuai surat undangan Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta nomor B/483/II/KEP/2025  tanggal 25 Februari 2025, Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Yogyakarta, Daru Buana Sejati, S.H., mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir pada acara kegiatan bakti sosial Polri Presisi bersama aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Kegiatan bakti sosial diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan 1446 H. Hadir dalam acara kegiatan Jajaran/Perwakilan Forkopimda Kota Yogyakarta, Kesbangpol Kota Yogyakarta, BEM dan OKP. Kegiatan bakti sosial Polri Presisi dilaksanakan secara serentak oleh Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia dan pelaksanaan kegiatan terhubung secara daring.

Kamis, 27 Februari 2025, pukul 09.30 WIB, bertempat di ruang Command Center, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Hakim Humas dan Panitera muda Perdata menerima kunjungan Tim Pusat Analisis Keparlemenan – Badan Keahlian DPR RI. Kedatangan tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion(FGD) dalam Penguatan Analisis Bidang Legislasi atas permintaan Komisi III DPR RI tentang “Penyelesaian Eksekusi Putusan Perdata yang Sulit Dilakukan dalam Hukum Acara Perdata”. Pada agenda kegiatan yang dilaksanakan, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan pemaparan singkat tentang perkara perdata diantaranya terkait jumlah putusan perkara perdata, jumlah putusan perkara perdata yang sulit di eksekusi, jumlah pelaksanaan putusan perdata dalam tahap eksekusi.

Agenda kegiatan juga diisi dengan diskusi/dialog tanya jawab terkait ciri/kendala-kendala berbagai kasus perdata yang sulit dilaksanakan eksekusi putusan serta menghimpun berbagai masukan/saran dari hakim terkait penerapan hukum yang baik dalam pelaksanaan putusan pengadilan perkara perdata. Dengan adanya kegiatan FGD, informasi dan masukan/saran yang diperoleh nantinya akan dipergunakan oleh Komisi III sebagai bahan analisa kebutuhan dalam upaya pembentukan RUU Hukum Acara Perdata khususnya pada bagian pelaksanaan putusan pengadilan secara perdata (eksekusi).