Selasa, 11 Februari 2025, pukul 08.00 WIB bertempat di ruang Command Center, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H, M.H. selaku Pembina Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM didampingi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Koordinator Teknikal, Koordinator Operasional, Koordinator Area I-VI dan Sekretaris mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi Zona Integritas tahun 2025 di lingkungan Peradilan Umum secara daring. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan diikuti oleh seluruh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi Zona Integritas tahun 2025 juga dilaksanakan kegiatan pembekalan pendampingan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang disampaikan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Evaluator Badan Pengawasan menyampaikan materi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan dalam pemenuhan data dan evidence pada Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di setiap satuan kerja sehingga memperoleh nilai maksimal.  Kegiatan diakhiri dengan agenda sesi tanya jawab dan dialog bersama satuan kerja yang mengikuti kegiatan pendampingan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Rabu, 5 Februari 2025, pukul 13.00 WIB sesuai surat undangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta nomor 100.1.4.4/171 tanggal 3 Februari 2023, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H., M.H., mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menghadiri rapat Paripurna. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta dibuka dan dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta. Pj. Walikota Yogyakarta, Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A, dan perwakilan Forkopimda Kota Yogyakarta turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Agenda kegiatan rapat paripurna pimpinan DPRD Kota Yogyakarta  dalam rangka terkait Jawaban Wali Kota Yogyakarta atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 2 Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohon serta Pelarangan Mnuman Oplosan;
2. Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.