Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, sesuai surat undangan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta nomor 400.14.1.1/4923 tanggal 1 Oktober 2024, Panitera Muda Khusus Tipikor, Eka Surya Setiawan, S.H. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir pada kegiatan upacara Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap IV Tahun 2024. Upacara Pembukaan yang dilaksanakan di halaman Balai Kota Yogyakarta dipimpin langsung oleh Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A.. Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap IV Tahun 2024 akan dilaksanakan di wilayah Kemantren Danurejan.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan suatu program terpadu antara TNI dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upacara pembukaan tersebut, Pj. Wali Kota Yogyakarta secara simbolis menyerahkan peralatan kerja yang digunakan dalam kegiatan TMMD dan selanjutnya bersama Komandan Kodim 0734/Kota Yogyakarta, Letkol Inf Devy Kristiono,S.E., M.Si. melakukan penandatanganan dokumen sebagai tanda pelaksanaan program TMMD Sengkuyung tahap IV Tahun 2024 dimulai. Sebelum upacara berakhir, Pj. Wali Kota Yogyakarta di dampingi seluruh jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta membuka secara resmi Kegiatan TMMD Sengkuyung tahap IV Tahun 2024 dengan pemukulan gong. Kegiatan upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung tahap IV Tahun 2024 diakhiri dengan foto bersama seluruh jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta dengan peserta upacara yang hadir.

Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 13.30 WIB bertempat di ruang Command Center sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 1946/DJU/HM1.1/IX/2024 tanggal 30 September 2023 yang menindaklanjuti surat dari Center for Internasional Legal (CILC), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Harsiwi, S.H., M.H. didampingi para hakim mengikuti kegiatan acara tematik “Opportunities and Challenges of the Future of Alternative Sanctions in Indonesia” secara daring. Kegiatan diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring) dimana secara luring diikuti oleh Ketua Pengadilan dan perwakilan hakim di seluruh pengadilan wilayah jabodetabek dan secara daring diikuti oleh hakim pada lingkungan peradilan umum. Pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh Center for Internasional Legal (CILC) dilaksanakan dalam misi untuk memastikan keberlanjutan program percontohan pemidanaan alternatif (Restoratif Justice) di Indonesia pasca berlakunya KUHP 2023 dan sekaligus menyediakan ruang untuk pertukaran pengetahuan serta praktik baik dari implementasi pemidanaan alternatif di Indoneisia dan Belanda.