Selasa, 21 November 2023, pukul 08.00 WIB memenuhi surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk nonor 463/12036 tanggal 15 November 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menugaskan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Agus Setiawan, S.H., Sp. Not. untuk hadir pada kegiatan Focus Group Discussion(FGD) terkait Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA). Penyelenggaraan kegiatan FGD yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nyi Ageng Serang Dinas P3AP2 DI Yogyakarta ini sekaligus untuk menindaklanjuti surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Republik Indonesia deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak nomor B-575/D.PKA/PA.02/11/2023 perihal Permohonan Fasilitasi FGD Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) di DI Yogyakarta.

Hadir dalam kegiatan FGD dari perwakilan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Ditreskrimum dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DI. Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan Yogyakarta, Dinas Sosial dan Dinas P3AP2 DI. Yogyakarta dan Kota Yogyakarta. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan FGD inni adalah sebagai bentuk monitoring dan evaluasi serta memastikan sejauh mana koordinasi antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Daerah di  DI. Yogyakarta telah berjalan.

Selasa, 21 November 2023, pukul 08.00 WIB, memenuhi surat Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta nomor 25/1044/Yk/Srt/B tanggal 7 November 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. menugaskan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H. dan, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., hadir dalam kegiatan Sosialisasi Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang diselenggarakan di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi kepada Aparat penegak Hukum dan Stakeholder di wilayah DI Yogyakarta yang dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta dilaksanakan dalam rangka mendorong penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dan upaya penguatan fungsi pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Bank Indonesia.

Kegiatan sosialisasi diisi dengan pemaparan materi terkait Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Perizinan Bank Indonesia yang disampaikan oleh narasumber dari Polda DIY, PPATK dan jajaran internal Bank Indonesia. Setelah pemaparan materi kegiatan sosialisasi juga diisi dengan diskusi dan tanya jawab dengan seluruh peserta yang hadir. Diharapkan dengan penyelenggaran kegiatan sosialisasi ii mampu memberikan sarana edukasi, sebagai forum penguatan sinergi dan koordinasi serta membangun awareness publik mengenai regulasi terkait penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Layanan Sistem Pembayaran.