Yogyakarta, 21 Juni 2022, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H.,M.H.  bersama dengan perwakilan Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta  mengikuti kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan pedoman kerja bersama tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) secara virtual, melalui aplikasi Zoom Meeting bersama bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pukul 14.00 WIB sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor: 552/DJU/HM.02.3/6/2022 Tanggal 17 Juni 2022. Acara ini dilakukan dalam rangka meningkatkan implementasi dan pengembangan SPPT-TI.

Acara ini dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H.,M.H., Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam) , Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H.,S.U., M.I.P.,  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M. Hum, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny Plate, S.E,,  Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H, Wakil  Kepala Polisi Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si., Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Petrus R. Golose, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia Hinsa Siburian. Selain itu, turut hadir menyaksikan penandatanganan yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para pejabat eselon satu dari 11 instansi, dan undangan lainnya.

SPPT-TI adalah sistem pertukaran data perkara pidana secara elektronik diantara lembaga penegak hukum. Sistem ini dibentuk dalam rangka mempercepat dan mempermudah proses penanganan perkara yang akuntabel dan transparan maka dipandang perlu mengembangkan inovasi berupa Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI), keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan efektif dan efisien. Selain itu, dengan keterpaduan sistem yang didukung dengan teknologi informasi diharapkan dapat menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan benar dan adil, sehingga dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yang berkualitas dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pada sambutan Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa SPPT-TI menjadi sebuah harapan besar bagi terwujudnya proses penanganan perkara pidana yang transparan dan akuntabel melalui mengintegrasian data perkara dari masing-masing sistem yang dimiliki oleh institusi penegak hukum melalui aplikasi Pusat Pertukaran Data (Puskarda). Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi dan percepatan implementasi SPPT TI, Mahkamah Agung saat ini telah mengembangkan aplikasi e-Berpadu. Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan. Acara ini juga selain dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting juga disiarkan melalui kanal YouTube Mahkamah Agung RI.

Jumat, 17 Juni 2022 perwakilan dari Pengadilan Negeri Semarang melakukan studi banding ke Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: W12.U1/1912/Kp.07.01/6/2022 Tanggal 14 Juni 2022. Rombongan berjumlah 12 orang, yang mana rombongan ini terdiri dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. yang sekaligus Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pengadilan Negeri Semarang didampingi tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Semarang lainnya. Kunjungan ini dimaksudkan dalam rangka mensukseskan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Pengadilan Negeri Semarang mengingat Pengadila Negeri Yogyakarta sudah mendapat predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Rombongan ini tiba sekitar pukul 08.30 WIB dan diterima dan disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H.,M.H. yang didampingi oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rombongan Pengadilan Negeri Semarang datang dengan memperhatikan protokol Covid-19 dan langsung berkeliling gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta memperhatikan Sarana Prasarana dan Fasilitas yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Setelah berkeliling, rombongan diarahkan menuju ruang Rapat Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memulai studi banding. Pada studi banding ini, Pengadilan Negeri Semarang menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dan hal-hal apa saja yang masih menjadi kendala di Pengadilan Negeri Semarang. Selain itu, tim pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Semarang melakukan tanya jawab mengenai Lembar Kerja Evaluasi terbaru dari Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pada studi banding ini, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,menyampaikan bahwa untuk mencapai Pembangunan Zona Integritas, diperlukan adanya memiliki rasa komitmen, kesatuan dan kemauan tinggi untuk membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada semua Hakim dan seluruh pegawai Pengadilan serta menjalin Kerja sama yang baik antar pihak demi kemajuan Pengadilan. Pada kunjungan studi banding ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pengadilan Negeri Semarang.