Berdasarkan surat undangan dari Debuti Bidkoor  Hukum dan HAM, Nomor Un/402/HK.00.01/08/2021 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Ketua Pengadilan Negeri didampingi Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Koordinator SPPT-TI, Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Tipikor menghadiri acara  Sosialisasi Implementasi SPPT-TI secara virtual pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.

Kedebutian Bidkoor  Hukum dan HAM  selaku koordinator  SPPT-TI melaksanakan Sosialisasi SPPT-TI yang terkait dengan operasional Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Sosialisasi ini dimaksudkan, dalam rangka menindaklanjuti Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan target perluasan implementasi Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Infromasi (SPPT-TI) Tahun 2021-2022 tingkat Polda/ Kejati/Pengadilan Tinggi/Kanwil Kumham. (ptip) 

Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini tengah mengupayakan Pengadilan di seluruh Indonesia ramah bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Salah satu upaya kriteria Pengadilan Inklusif adalah adanya pemahaman aparatur Pengadilan tentang ragam, hambatan dan kebutuhan disabilitas. Untuk itu, sebagai bagian dari kerjasama Yayasan SAPDA dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengadakan kegiatan “Pelatihan Mengenal Kebutuhan Khusus dan Cara Berinteraksi Dengan Disabilitas Fisik”, pda hari Jumat, 20 Agustus 2021 Pukul 09.00 – 11.00 WIB secara virtual melalui zoom meeting. 

Peserta yang hadir pada acara tersebut adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, perwakilan Hakim, Petugas PTSP Pengadilan, Security, dan Posbakum. (ptip)