HTML5 Powered with CSS3 / Styling, and SemanticsLevel Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

  •  

    gambar
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  • gambardifabel
  •  
    sipp
  • gambar
  • gambar
  • sms
  •  

    gambar
  •  

    gambardifabel
  • eksekusi-riil
  • Selamat Datang

    Selamat Datang Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Website ini merupakan website pengadilan yang sudah sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

    Lebih Lanjut

  • e-Court

    e-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

    Lebih Lanjut

  • e-raterang

    Eraterang dalah Elektronik Surat Keterangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI yang merupakan media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan pada Pengadilan Negeri.

    Lebih Lanjut

  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara

    Sistem Informasi Penelusuran Perkara adalah aplikasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membantu para pencari keadilan dalam monitoring proses penyelesaian perkara yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta

    Masuk SIPP

  • Small Claim Court

    Agar warga negara lancar dalam mengurus usahanya, tentu proses mengurus sengketa bisnis perlu dipersingkat, sehingga tidak membuang waktu serta terbukanya akses bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan. Semuanya demi asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan.

    Lebih Lanjut

  • SIWAS - Whistleblowing System

    Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di bawahnya, Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan merahasiakan identitas diri anda sebagai whistleblower dan menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda Laporkan

    LAPORKAN DENGAN SIWAS!!

  • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

    PTSP merupakan bentuk reformasi regulasi dan reformasi birokrasi. Pelayanan yang tersebar dikepaniteraan dan kesekretariatan disatukan dalam satu pintu, satu tempat ptsp. Mulai dari tahap awal sampai dengan proses layanan, penyelesaian layanan, dengan menyederhanakan prosedur, agar efektif, efisien, transparan, terukur dan akuntabel, biaya murah dan menghindari penyelewengan.

    Lebih Lanjut

  • Pos Layanan Hukum

    Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM

    Lebih Lanjut

  • Mendukung Aksesibilitas Difabel

    Situs Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki fitur aksesibilitas sesuai WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur AccessKey navigasi keyboard juga ditanamkan di situs ini bagi difabel mandiri

  • Eksekusi Riil

    Untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan pengadilan dapat mendorong pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukuru dan terjangkau khususnya dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata pada pengadilan negeri, berikut mekanismenya

    Lebih Lanjut

e-Court

e-Berpadu

Eraterang

SIPP

Direktori Putusan

SI SUPER

JDIH

INAPROC

SIWAS

Yanti Online

PERKUSI

SIPPN MENPAN

Articles in Category: Berita Terkini

Technical Meeting Persiapan Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 2022

on Rabu, 06 Juli 2022. Posted in Berita Terkini

Technical Meeting Persiapan Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 2022

Rabu 6 Juli 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti serangkaian kegiatan Technical Meeting Pelaksana Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 2022 sesuai dengan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor: 172/PAN/Kp.00.2/7/2022 Tanggal 5 Juli 2022. Pelaksanaan Technical Meeting ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pukul 13.00 WIB yang dilakukan di ruang Command Center Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun panitia Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) orang, yaitu Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H selaku Hakim; Tasiman, S.H.,M.H. selaku Sekretaris, Evendi Nugroho, S.T. selaku Kepala Sub. Bagian Kepegawaian Ortalak; dan Yenny Viky Effendy, S.T.,S.H.,M.Eng. selaku Kepala Sub. Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan. Technical Meeting ini dilakukan dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 2022 yang akan dilaksanakan pada Kamis, 7 Juli 2022 nanti.

Kunjungan Kerja Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta

on Selasa, 05 Juli 2022. Posted in Berita Terkini

Kunjungan Kerja Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selasa 5 Juli 2022 pukul 09.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan Kunjungan Kerja dari Tim Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan Surat Direktur Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan Nomor:  B/40/HK.01.06/VI/2022 Tanggal 15 Juni 2022. Kedatangan tim PPATK adalah untuk mewawancarai Hakim yang memiliki kompetensi di Bidang Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang guna penyusunan kajian hukum. Hakim yang ditunjuk untuk diwawancarai adalah P. Cokro Hendro Mukti, S.H., dan Sundari, S.H.,M.H.  Adapun kajian hukum yang dimaksud memiliki tema “Kompetensi Pengadilan Perikanan dalam mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang”. Kajian hukum diselenggarakan dalam rangka mengkaji secara dalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Tujuan dari kajian hukum ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kegiatan wawancara dilakukan di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Yogyakarta