Yogyakarta. Selasa 14 Juni 2022 pukul 08.00 WIB. Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H.,M.H. didampingi pelaksana PTIP dan Keuangan mengikuti Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 135/Bua.1/OT.01.1/6/2022 Tanggal 8 Juni 2022. Sosialisasi ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama  Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Anggaran Bidang Hukum Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, Pejabat Eselon 3 dan 4 di Lingkungan Biro Perencanaan dan Auditor Badan Pengawas. Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2023 diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Sosialisasi ini juga dilaksanakan secara Live Streaming melalui Kanal YouTube Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan sehubungan dengan Surat bersama menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepalan Bappenas Nomor: S-353/MK.02/2022 dan Nomor: B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 Tanggal 18 April 2022 perihal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2023.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menyamakan penafsiran dan cara pandang yang sama dalam proses penyusunan rencana kerja anggaran dan juga yang terpenting sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 bagi seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Diharapkan setelah adanya sosialisasi ini, setiap satuan kerja bisa mengerti bagaimana cara menyusun RKA-K/L TA 2023 dengan memperhatikan kebijakan – kebijakan baru dari Mahkamah Agung RI dan juga mengerti bagaimana cara menyusun RAB dan TOR dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan satuan kerja.

Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Bapak Plh Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. Pada sambutannya, beliau berpesan kepada seluruh sekretaris tingkat banding dan tingkat pertama untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran dengan baik. karena realisasi penyerapan anggaran ini menjadi salah satu acuan untuk menetapkan rancangan anggaran periode selanjutnya. Pada kesempatan yang sama, beliau menyampaikan agar merespon cepat terhadap perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan Pemerintah agar segera merealisasikan Belanja Modal dan Belanja Barang.

Acara dilanjut dengan pemaparan materi  dari narsumber diantaranya adalah pemaparan petunjuk teknis dan kebijakan perencanaan program dan penganggaran TA 2023 oleh Biro Perencanaan dan Organisasi, telaah/review APIP dan Audit dari Badan Pengawasan, Kebijakan Anggaran Pemerintah Tahun 2023 dan terakhir adalah TOR & RAB dari DJA Kementerian Keuangan. Pada akhir sosialisasi dilakukan sesi tanya jawab antara para peserta dengan para narasumber.

Selasa, 14 Juni 2022, bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H.,M.H. mengikuti Sosialisasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting didampingi perwakilan Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana dan Staf IT Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai dengan Surat Undangan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 65/Und/Bua.6/HM.02.3/VI/2022 Tanggal 8 Juni 2022. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menjadi program prioritas RPJMN 2020-2024.

Sistem e-Berpadu adalah bagian dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang diharapkan menjadi media pertukaran dokumen khususnya pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan APH lain. Sistem ini diharapkan mempercepat terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). e-BERPADU mengkolaborasikan berbagai instansi yaitu, Kejaksaan Negeri, Polres dan Rutan sebagai stakeholder dan user. Aplikasi e-Berpadu ketika beroperasi nantinya tidak akan mempengaruhi aplikasi lain yang sudah ada di Apara Penegak Hukum (APH). Selain pelimpahan perkara secara elektronik, aplikasi ini mempunyai fitur untuk permohonan izin/persetujuan penyitaan, permohonan izin/persetujuan pengeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk, dan permohonan pinjam pakai barang bukti, serta penetapan diversi

Acara dibuka oleh Kabiro Hukum dan Humas Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. memaparkan secara garis besar tujuan dan manfaat dari Aplikasi e-Berpadu yang akan di sinkronisasi dengan stakeholder sesama APH baik dari kejaksaan dan kepolisian. Kepala Biro Hukum dan Humas dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengembangan aplikasi e-Berpadu ini dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana. Hal ini penting karena dengan modernisasi berbasis TI, transparansi dan akuntabilitas akan diperoleh masyarakat.

Aplikasi e-Berpadu direncanakan akan diimplementasikan di Pengadilan seluruh Indonesia pada Januari 2023. sebelumnya, sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk implementasi Aplikasi e-BERPADU pada tahap pertama ditetapkan 7 wilayah sebagai pilot project, yaitu:

1. Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang
2. Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta
3. Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar
4. Wilayah pengadilan Tinggi Banjarmasin
5. Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon
6. Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang
7. Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh

Ketujuh wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project tersebut, diharapkan sudah mulai mengimplementasikan e-Berpadu pada bulan Juli 2022.