Berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor B/53/PR.03/IX/2020 riset Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun   kegiatan   riset   dimaksud   sedang   dalam   tahap pengumpulan data/informasi dari instansi penegak hukum yang terkait, dalam hal ini kegiatan dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kegiatan dilakukan dalam bentuk diskusi/wawancara. Adapun sebelum kegiatan dilakukan, pihak PPATK mengirimkan kuisioner yang diisi dari perwakilan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kuisioner tersebut terdapat di surat undangan kegiatan wawancara.

Tujuan kuisioner tersebut adalah:

• Mengetahui jumlah perkara TPPU, baik yang masih dalam proses penanganan oleh Kejaksaan  maupun  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  (inkrachtvan gewisjde) selama periode 2019
• Mengetahui modus pencucian uang di Indonesia selama periode 2019.
• Mengetahui pola transaksi keuangan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.
• Mengetahui  dinamika  dan  tantangan  dalam  penanganan  perkara  TPPU  di Indonesia

Kegiatan dilakukan di ruang Command Center Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada hari Selasa, 10 November 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu ingin mengetahui sejauh mana perkara TPPU telah diselesaikan oleh hakim, baik yang bentuk nya sebagai perkara Pidana Biasa ataupun perkara TPPU menjadi satu kesatuan dengan perkara Tipikor. PPATK ingin megetahui sejauh mana modus operandi tindak pidana melakukan pencucian uang dalam tindak pidana. Kegiatan diawali oleh sambutan  Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. kepada Panitera Muda Pidana Umum MA-RI Ibu Sudharmawatiningsih, SH, M.Hum, dan tim perwakilan dari PPATK Bapak Said Imron beserta tim.

Kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Said Imron, Perwakilan Pimpinan dari PPATK. Pada sambutannnya Said mengutarakan riset mengenai Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan setiap tahun dan dilakukan dibeberapa titik, salah satunya Yogyakarta yang mungkin berkaitan erat dengan issue TPPU , salah satu nya dari Pencucian uang maupun Korupsi, bertujuan untuk analisis strategis oleh PPATK selaku instansi intelligent keuangan.

Riset ini dilakukan berdasarkan data dari tahun 2018 – 2019,  dari tim mencari beberapa  kasus yang telah putus,  melihat dinamika hakim terhadap memutuskan perkara apakah ada kendala atau ada karakteristik baru yang ditemui dilapangan dan akan menjadi masukan bagi PPATK yang nantinya membuat semacam anotasi putusan yang dapat menjadi penelitian dan bermanfaat bagi negara untuk mencegah terjadinya pencucian uang.

Setelah sambutan selesai kegiatan wawancara dimulai dari tim PPATK ke beberapa perwakilan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kegiatan berjalan dengan aman dan lancar dari awal sampai akhir. Harapan nya dengan adanya wawancara ini akan memberikan manfaat bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam sistem peradilan pidana, dan juga bagi PPATK memberikan masukan – masukan yang berkaitan dengan stakeholder mengetahui peraturan- peraturan,  staf ahli yang bersaksi di Pengadilan. Dengan  Riset  Tipologi  ini  diharapkan juga dapat  diperoleh  data  dan  informasi  yang  lebih komprehensif   dalam  hal  pengambilan  kebijakan  dan  rekomendas idalam  rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Jumat, 6 November 2020 bertempat di Ruang Command Center, Ketua Pengadilan, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. beserta Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan pemaparan terkait Pelaksanaan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diwakili oleh Ibu Astri Mefayani dan Ibu Nabila serta didampingi oleh Tim Penilai Internal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB nomor : B/158/PW.03/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020.

Acara Evaluasi dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Pemaparan diawali dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan visi misi serta motto Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A. Pengadilan Negeri Yogyakarta berada pada kelompok G dan dimulai pukul 14.15 sampai dengan pukul 15.30 WIB. Pelaksanaan Desk Evaluasi di lakukan selama 75 menit, dengan pembagian 20 menit pertama pemaparan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait pengimplementasian 6 area perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, sementara 55 menit selanjutnya di lakukan diskusi dan sesi tanya jawab kepada Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A.

Dalam paparannya Ibu Ketua menampilkan kondisi sebelum dan sesudah pembangunan ZI menuju WBBM. Kemudian menjelaskan sasaran dalam setiap area, inovasi-inovasi di tiap area yang telah dilakukan. Setelah selesai menyampaikan paparan, Tim Evaluator Kemenpan-RB langsung menanggapi dan bertanya perihal beberapa usaha dalam pembangunan ZI menuju WBBM yang telah dilakukan. Tim Evaluator mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta  dalam pembangunan ZI menuju WBBM, dan memberikan beberapa saran dan masukan untuk lebih optimalnya pembangunan ZI menuju WBBM ini. Acara Desk Evaluasi selesai ditutup dengan yel-yel oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Pengadilan Negeri Yogyakarta.