Jumat, 13 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama/Aula Pengadilan telah dilaksanakan rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta bulan Agustus dan September tahun 2023. Rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. dan diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung RI, yang kemudian dilanjutkan pengucapan Tri Prasetya Hakim oleh perwakilan Hakim, Pengucapan 8 nilai utama Mahkamah Agung RI dan pengucapan BerAkhklak Core Values ASN.

Pelaksanaan rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta bulan Agustus dan September tahun 2023 tertunda karena berbagai adanya kegiatan mendesak dan keikutsertaan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pelatihan diklat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Pada agenda rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja ini dikemas dalam penyampaian/pemaparan sekaligus sosialisasi beberapa hal yang menjadi point dalam monitoring evaluasi kinerja oleh Direktorat Badan Peradilan Umum (Badilum), diantaranya :

1. PERMA nomor 7 Tahun 2016 dan SK KMA nomor 071/KMA/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus;
2. PERMA  nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
3. PERMA nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
4. PERMA nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;
5. PERMA nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Perampasan barang bukan kepunyaan terdakwa dalam perkara tindak pidana;
6. PERMA nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik;
7. PERMA nomor 6 tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik;
8. Persidangan Elektronik/E-litigasi sesuai PERMA 7 tahun 2022 dan SK KMA 363/SK/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di pengadilan secara elektronik;
9. Persidangan elektronik pidana sesuai PERMA 8 tahun 2022 dan SK KMA 365/SK/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di pengadilan secara elektronik;
10. Eksekusi dan Keuangan Perdata;
11. Penyampaian Salinan, Petikan dan Publikasi Putusan;
12. Pelaksanaan SPPT-TI, e-Berpadu, SIPP, Adminstrasi Perkara, Pengarsipan dan Pelaporan;
13. Pelaksanaan Delegasi
14. SOP dan Pelaksanaan Layanan Pengadilan (Persidangan & PTSP), Layanan Kaum Rentan/Disabilitas, Penerapan Core Value ASN “BERAKHLAK”;
15. Upaya Hukum : Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (Kelengkapan Berkas Pidana dan Perdata);
16. Layanan Informasi Publik dan Pengaduan terkait SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VII/2022, Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan Pengaduan, Ruang Tamu Terbuka, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Harian;
17. Pegawasan Biang dan Evaluasi Knerja;
18. Dokumentasi dan pengarsipan terkait administrasi persuratan (PTSP+), Uraian Tugas tiap bidang/jabatan;
19. Penguatan Kapasitas dan Integritas aparatur peradilan;
20. Monitoring pelaksanaan Zona Integritas (ZI) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Publikasi e-LHKPN dan e-LHKASN;
21. Pelaksanaan Layanan Hukum masyarakat tidak mampu seperti Posbakum, Prodeo, Sidang Keliling;
22. Monitoring evaluasi SAKIP (IKU, RENSTRA, RKT, RKAKL(SAKTI, TOR & RAP, LKJIP;
23. Pengelolaan BMN seperti Laporan Wasdal BMN, Pengelolaan Kendaraan Dinas dan Rumah Dinas, Pengelolaan Perangkat IT; Pengelolaan Website dan Media Sosial, Pengelolaan Perjalanan Dinas, Pengelolaan dan Perawatan Server;
24. Pengelolaan SIKEP (Rencana Kenaikan Pangkat, Rencana Kenaikan Gaji Berkala, Usul Pensiun)

Dalam penyampaian/pemaparan sekaligus sosialisasi juga dilaksanakan dialog dengan aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta yang hadir untuk memastikan implementasi pelaksanaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Selanjutnya pada agenda rapat pembinaan dan monitoring evaluasi kinerja bulan Agustus dan September 2023 ini juga dilaksanakan pengumuman best performance Petugas PTSP bulan Agustus dan September tahun 2023. Tim Penilai Petugas PTSP, Heri Kurniawan, S.H, M.H. menyampaikan penilaian tertinggi bulan Agustus dan September tahun 2023 yang diperoleh oleh Satuan Pengamanan, Bariyah  untuk bulan Agustus 2023 dan Staf Kepaniteraan Muda Khusus PHI, Lusi Rachmayani, S.E., S.H. untuk bulan September 2023.Setelah pengumuman best performance Petugas PTSP bulan Agustus dan September tahun 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyerahkan Piagam penghargaan dan reward bagi best performance Petugas PTSP lalu dilanjutkan dengan foto bersama. Dengan selesainya penyerahan piagam penghargaan maka seluruh rangkaian acara kegiatan rapat Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta bulan Agustus dan September tahun 2023 berakhir.

Rabu, 11 Oktober 2023, pukul 13.30 WIB bertempat di ruang Command center, Ketua Pengadilan, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. memimpin rapat monitoring evaluasi pengisian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan III tahun 2023. Kegiatan rapat monitoring evaluasi diikuti oleh Sekretaris, Plt. Panitera, seluruh panitera muda dan seluruh kepala sub bagian. Rapat monitoring evaluasi pengisian capaian Indikator Kinerja Utama dilaksanakan untuk menindaklanjuti rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris menyampaikan bahwa pengisian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berkaitan dengan core bussiness pengadilan yaitu terkait progres penyelesaian perkara. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan kepada seluruh bagian kepaniteraan untuk mendata proses penyelesaian perkara dan memenuhi data yang dibutuhkan sesuai IKU dengan berpedoman atau melihat pada aplikasi SIPP/MIS. Berdasarkan data penyelesaian perkara dari bagian Kepaniteraan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan (PTIP) akan memproses dan menginput data tersebut pada aplikasi Komdanas sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta pada setiap bulannya.

Hal ini penting karena dari capaian kinerja bulanan akan digunakan untuk mengetahui/memprediksi apakah target capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta di akhir tahun 2023 dapat tercapai atau tidak dibandingkan dengan  nilai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pembahasan dalam rapat monitoring evaluasi pengisian capaian IKU juga dilaksanakan untuk menyamakan persepsi atau pandangan setiap bagian khususnya Kepaniteraan terkait cara memperoleh nilai capaian IKU sesuai dengan rumus perhitungan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.