Selasa, 24 Oktober 2023 pukul 12.00 WIB bertempat di ruang Tamu Terbuka, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., didampingi Hakim Juru Bicara/Humas, Heri Kurniawan, S.H., M.H. dan Plt. Panitera menemui LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Kedatangan advokat dari LSM LIRA tersebut selaku kuasa hukum dari pihak termohon dalam perkara permohonan eksekusi nomor 5/Pdt.Eks/2022/PN Yyk yang akan dilaksanakan proses eksekusi pada hari Rabu, 25 Oktober 2023.

Maksud dan tujuan kedatangan tersebut adalah untuk memohon penundaan pelaksanaan eksekusi. Merespon hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam penjelasannya menyampaikan bahwa setiap proses dan tahapan penyelesaian perkara telah dilaksanakan dan sudah sesuai prosedur. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berpesan agar dalam proses pelaksanaan eksekusi besok agar semua pihak saling menghormati dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan

Selasa, 24 Oktober 2023, pukul 08.00 WIB memenuhi surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU.3.UM.01.01-391  tanggal 10 Oktober 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menugaskan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H. untuk hadir sebagai peserta pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan Penyusunan Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (RUU GAAR). Kegiatan FGD yang dibuka oleh Pejabat Kantor Wilayah Kemenkumhan DI Yogyakarta diikuti oleh peserta yang berasal dari Jajaran Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, Aparatur Penegak Hukum (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat) DI. Yogyakarta dan Kota Yogyakarta, Biro Hukum Pemprov DI. Yogyakarta, Akademisi, Unsur Pemasyarakatan dan unsur Lembaga/Komunitas/masyarakat.

Kegiatan FGD Penyusunan RUU GAAR dengan melibatkan unsur elemen masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Menteri Hukum dan HAM dimana dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (RUU GAAR) masyarakat memiliki ruang/hak dalam penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (measningfull participation) dengan masukan-masukan yang konstruktif. Turut hadir sebagai Narasumber Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Proft. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. dan Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM, Komisi Nasional HAM, Anis Hidayah, S.H., M.H. menyampaikan paparan sekaligus sebagai pemantik diskusi. Setelah para narasumber menyampaikan pemaparannya acara kegiatan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan peserta yang hadir terkait pembahasan Penyusunan Rancangan Undang-undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi (RUU GAAR).