Jumat 11 Maret 2022 Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapat kesempatan melaksanakan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Masal Covid-19 bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kegiatan dilakukan di Ruang Sidang Utama (Aula) Pengadilan Negeri Yogyakarta. Vaksinasi dimulai pukul 08.30 WIB. Vaksinasi booster dapat diberikan minimal tiga bulan setelah menerima vaksinasi dosis lengkap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/ 1180 /2022 tanggal 25 Februari 2022

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dr. Frida Ariyani, S.H.,M.Hum. Pada sambutannya Ketua menyampaikan banyak terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang sudah mau bekerjasama dan meluangkan waktunya untuk melakukan vaksinasi booster ini. Pada kesempatan yang sama, Ketua juga menyampaikan betapa pentingnya vaksinasi booster ini yang merupakan salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Semua warga Pengadilan Negeri Yogyakarta diharapkan dapat memahami pentingnya program vaksinasi ini dan siap semua ikut berpartisipasi.

Setelah sambutan dari Ketua Pengadilan, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, dr. Lana Unwanah. Pada sambutannya, dr. Lana menyampaikan bahwa vaksinasi booster merupakan vaksin yang diberikan pada seseorang yang memiliki perlindungan cukup setelah vaksinasi primer dosis lengkap. Vaksin booster berfungsi untuk meningkatkan dan memastikan imun yang telah terbentuk pada dosis sebelumnya. Jenis vaksin booster yang diberikan pada kesempatan kali ini adalah vaksin AstraZeneca. Jika vaksin primernya menggunakan Sinovac, maka dosis yang harus diberikan sebesar separuh dosis (0,25 ml). Jika vaksin primernya AstraZeneca dan Pfizer, dosis yang diberikan harus penuh (0,5 ml). Sedangkan jika vaksin primernya menggunakan vaksin Moderna, vaksin booster juga harus menggunakan vaksin moderna dengan separuh dosis (0.25 ml).

Setelah sambutan dari dr. Lana, proses vaksinasi barulah dimulai. Peserta pertama-tama diukur terlebih dahulu tekanan darahnya. Jika normal, maka akan ke proses selanjutnya yaitu pemeriksaan (screening) kondisi kesehatan dengan metode wawancara. Setelah itu barulah peserta disuntik vaksin sesuai dengan kondisi vaksin primer lengkap yang pernah diberikan di setiap peserta. Setelah itu peserta memasuki masa pencatatan dan observasi selama kurang lebih 30 menit, dan diberikan obat paracetamol jika terjadi kondisi suhu badan meningkat.

Kamis 10 Maret 2022 pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta, Dharmayukti Karini Cabang Kota Yogyakarta mengikuti serangkaian kegiatan Musyawarah Daerah VII Dharmayukti Karini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Kegiatan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan ini memiliki tema, “Dengan Musyawarah Daerah VII Dharmayukti Karini Tahun 2022, Kita Optimalkan Kapasitas Sumber Daya Organisasi Melalui Teknologi Informasi”.

Adapun susunan acara Pembukaan Musyawarah Daerah terdiri dari:

1. Pembukaan oleh MC.
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Hymne dan Mars Dharmayukti Karini.
3. Laporan Ketua Panitia Pelaksanaan MUSDA VII Dharmayukti Karini.
4. Sambutan Ketua Umum Dharmayukti Karini.
5. Sambutan Pelindung Dharmayukti Karini sekaligus membuka secara resmi MUSDA VII Dharmayukti Karini.
6. Pembacaan Doa

Kegiatan Musda ini dihadiri Pelindung, Ketua dan seluruh Pengurus dan Anggota Dharmayukti Karini Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta Ketua beserta Pengurus Cabang Dharmayukti Karini se- Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19. Dharmayukti Karini merupakan organisasi wanita Peradilan yang didirikan pada tanggal 25 September 2002. Organisasi Dharmayukti Karini beranggotakan para Hakim Wanita, Istri Para Hakim, Istri Para Pejabat Fungsional/Struktural, Para Karyawati, dan Istri Para Karyawan di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya.