Kamis 9 Juni 2022 pukul 09.00 WIB Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan, S.H.,M.H. mengikuti serangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta Nomor: B-10/M.4.1/Cs.2/06/2022 Tanggal 7 Juni 2022. FGD ini memiliki tema "Kebijakan Tuntutan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum yang Proposional dan Akuntabel". Kegiatan dilaksanakan di Aula Lantai 4 Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Heri Kurniawan mengikuti FGD tersebut sebagai salah satu Narasumber. Adapun materi yang harus disampaikan Heri Kurniawan pada FGD tersebut adalah pertimbangan Hakim dalam memutus Besaran Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum. Selain Heri Kurniawan, pada FGD tersebut juga dihadirkan berbagai narasumber, diantaranya Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Rudi Margono, S.H.,M.Hum., Kompol Sawendo dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Zuhdi Eka Nurokhman S,ST, M.Ak dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Vincentius Patria Setiyawan, S.H.,M.H. dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. FGD ini dilaksanakan dengan dua metode, secara luring dan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. 

Acara dimulai dengan pembukaan oleh Master of Ceremony yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Doa dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara dilanjutkan dengan sambutan sekaligus meresmikan acara FGD oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Katarina Endang Sarwestri, S.H.,M.H. Pada sambutannya, Kajati berharap dengan FGD ini pidana denda dapat optimal dan dapat menjadi tolak ukur pemberan tuntutan. Pada kesempatan yang sama, Kajati menyampaikan dengan adanya FGD ini, semoga dapat memberikan manfaat dan optima serta pedomanl bagi para peserta khususnya jaksa dalam memberikan tuntutan denda. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh para narasumber yang kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Yogyakarta. Selasa 7 Juni 2022 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H.,M.H. menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Dilkumjakpol-Plus Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: W.14-PR.02.02-4376 Tanggal 18 Mei 2022. Kegiatan dilakukan di Hotel Grand Rohan Jogja yang dimulai pukul 08.00 WIB.  Rapat Koordinasi tersebut memiliki tema “Sinergitas Aparat Penegak Hukum (APH) di Wilayah DIY dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik”. Pada acara tersebut mengundang berbagai pembicara, diantaranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Imam Jauhari, M.H., Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.I.P., S.H., M.Si., Kepala BNNP DIY, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta Sri Wahyuni, S.H.,M.H. Kasi Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda serta dari Kejaksaan Tinggi DIY Trias Dewanto. Rapat koordinasi tersebut juga mengundang seluruh Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan program revitalisasi dan reformasi hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik secara profesional berdasarkan nawacita sehingga tercipta pemulihan kepercayaan publik, keadilan dan kepastian hukum.  Forum DILKUMJAKPOL-PLUS ini dibentuk guna meningkatkan koordinasi antara instansi terkait dalam rangka menciptakan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan system peradilan pidana, mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Pada acara tersebut, seluruh Instansi yang menjadi pembicara menandatangani Berita Acara terkait Rekomendasi yang disepakati dalam penyelesaian Daftar Inventaris Masalah (DIM). Beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama diantaranya adalah peningkatan sinergitas antar APH dan Instansi Terkait melalui forum komunikasi dan koordinasi di wilayah hukum setempat secara berkala untuk menyamakan pemahaman dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan dan peningkatan sarana prasarana dan waktu pelaksanaan sidang online