Jumat, 18 November 2022, pukul 09.00 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama/Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta dihadiri oleh Komisi Informasi Daerah DIY, Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta, Ketua DPD Kongres Advokat Infonesia DIY, Seluruh Kemantren/Kecamatan dan kelurahan se-Kota Yogyakarta.

Kegiatan sosialisasi diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Hymne Mahkamah Agung RI, dan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian kata sambutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pada agenda kegiatan pemaparan materi, sosialisasi tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Informasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)  disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H. yang bertindak sebagai narasumber dan dipandu oleh Yulanto Prafifto Utomo, S.H., M.H. sebagai moderator.

Dalam pemaparannya Narasumber menyampaikan latar belakang, dasar hukum, hak pemohon terkait Keterbukaan informasi Publik yang melatarbelakangi terbitnya Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 2-144/KMA/Vlll/2O22 tentang Standar pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Berdasarkan  surat keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut, narasumber menjelaskan  berbagai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Negeri, terkait prosedur pengumuman dan permintaan informasi. Narasumber juga menjelaskan tata cara pengajuan penyelesaian sengketa/keberatan informasi melalui pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011.

Selanjutnya pemaparan materi sosialisasi yang kedua tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta , Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan apa itu SMAP dan Penyuapan, bentuk-bentuk suap, alasan mengapa menerapkan dan tujuan implementasi SMAP serta cara pengaduan/pelaporan apabila terjadi penyuapan. Sosialisasi terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) penting untuk disampaikan karena Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan SMAP dan merupakan salah satu satuan kerja yang menjadi pilot project di Mahkamah Agung RI.

Jumat, 18 November 2022 Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Evaluasi LKjIP “Dalam Rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terutama Kelompok Rentan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta”. Kegiatan bimbingan teknis diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 16-18 November 2022 dan dilaksanakan di Hotel Cavinton Yogyakarta. Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Evaluasi LKjIP diikuti oleh perwakilan peserta terdiri dari perwakilan 2 orang di Kepaniteraan Muda Hukum dan 2 orang di Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan dari seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta serta perserta tamu dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta dan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional I DIY.

Hadir narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Evaluasi LKjIP yang berasal dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan DIY dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Narasumber BPKP Perwakilan DIY pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan evaluasi LKjIP menyampaikan pemaparan materi tentang penyusunan SAKIP, Penjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Kemudian Narasumber Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI membahas dan mengevaluasi serta telaah Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang telah dikirimkan oleh masing-masing satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Evaluasi LKjIP yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan ditutup secara resmi oleh YM. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, S.H., M.H. yang ditandai dengan pelepasan kalung tanda peserta dan penyerahan sertifikat bimbingan teknis secara simbolis.Kemudian sebelum kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan evaluasi LKjIP diakhiri, YM Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Setyawan Hartono, S.H., M.H.. me-launching Aplikasi Sistem Informasi Evaluasi LKjIP Berkala (SIVALA) Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Aplikasi SIVALA yang di launching merupakan aplikasi sistem informasi yang dirancang dan dibuat  sebagai project aksi perubahan oleh Reformer, Rosyidatus Syarifeini, S.Psi. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Yogyakarta) dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Selaras dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyusunan dan evaluasi LKjIP, diharapkan dengan di launching-nya Aplikasi SIVALA bermanfaat untuk memonitoring kinerja instansi secara berkala dan mempermudah dalam pelaporannya. Aplikasi SIVALA nantinya, selain akan diterapkan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan di implementasikan juga di seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dengan berakhirnya launching aplikasi SIVALA, maka seluruh rangkaian acara kegiatan Bimtek Penyusunan dan Evaluasi LKjIP berakhir dan ditutup dengan sesi foto bersama seluruh perserta dan panitia kegiatan.