Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 08.00 WIB apel pagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakan. Bertindak sebagai pembina apel pagi PTSP adalah Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, Melyna Dwijanti, S.H. M.H., didampingi Hakim Pengawas PTSP, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian. Pembina Apel dalam amanatnya menyampaikan beberapa hal kepada seluruh petugas PTSP diantaranya mengucapkan terima kasih atas kinerja seluruh petugas; seluruh petugas standby di meja pelayanan dan diharapkan jangan sampai kosong karena dipantau dari CCTV pimpinan pusat; selain petugas pelayanan jangan bercakap-cakap di meja pelayanan terutama di saat jam layanan; kepada seluruh back office untuk membackup petugas pelayanan dan menjaga ketenangan; seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan nantinya akan menjadi bahan evaluasi bersama pimpinan. Kegiatan apel pagi Petugas PTSP diakhiri dengan pembacaan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI, Core Value ASN Berakhlak, Yel-yel dan doa yang dipimpin oleh Panitera Muda Khusus PHI Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Rabu, 27 Agustus 2025, pukul 08.30 WIB sesuai Surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 919/KPT.W13-U/UND.HM.3.1/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menugaskan Hakim Pengawas Perdata, Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Khusus PHI, Admin E-Court, Perwakilan Panitera Pengganti, dan Perwakilan Jurusita untuk hadir pada kegiatan rapat koordinasi penyelesaian Perkara Perdata. Kegiatan rapat koordinasi yang dilaksanakan di Unisi Hotel Malioboro diikuti oleh seluruh pengadilan negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Turut hadir dalam rapat koordinasi pihak POS selaku mitra dalam pengiriman relas panggilan kepada para pihak. Rapat koordinasi dilaksanakan sebagai monitoring dan evaluasi penanganan perkara perdata pada seluruh pengadilan negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam rangka percepatan penyelesaian perkara perdata. Agenda kegiatan juga diisi diskusi tanya jawab dan sharing informasi terkait berbagai hal dan kendala yang dihadapi satuan kerja dalam penyelesaian Perkara Perdata.