Jumat, 26 September 2025, pukul 08.30 WIB, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. bersama Perwakilan Hakim, Pejabat Struktural dan staf Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir pada acara kegiatan pelantikan dan sumpah jabatan Sekretaris di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Kedatangan tersebut untuk memberikan support kepada Kepala Sub Bagian Umum Keuangan Pengadilan negeri Yogyakarta, Theodora Ririk Budhi Lestari, S.T., M.H. yang mendapatkan promosi mutasi sebagai Sekretaris pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Kegiatan pelantikan dan sumpah jabatan yang dilaksanakan di ruang aula/sidang utama dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Rangkaian acara pelantikan dan sumpah jabatan berjalan dengan baik, lancar. Kegiatan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik dan dilanjutkan foto bersama.

Kamis, 25 September 2025, pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Command Center, sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 246/DJU/UND.HM2.1/IX/2025 tanggal 23 September 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan diskusi terkait perlindungan hak perempuan dan anak serta perkembangan sistem online Filing/e-Court secara daring. Kegiatan diskusi diikuti oleh Direktur Jenderal dan Pejabat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), Ketua Hakim Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Hakim Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) dan aparatur terkait serta tim Australia-Indonesia Partnership for Justice Phase 3 (AIPJ 3).

Diskusi dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bapak H. Bambang Myanto, S.H.,M.H.. Diskusi membahas kabar terbaru terkait perlindungan hak perempuan dan anak, dengan fokus pada data 2024–2025 mengenai perkara dispensasi kawin, inisiatif akses terhadap keadilan (sidang keliling, posbakum, pembebasan biaya perkara), serta perkembangan sistem online filing dan online hearing. Dengan adanya diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan peradilan terkait perkembangan dan tantangan perlindungan hak perempuan dan anak.