Senin, 09 September 2024, pukul 19.00 WIB sesuai surat undangan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 287/SEK/UND.RA.1.7/IX/2024 tanggal 5 September 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. hadir pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi di Hotel Alana Yogyakarta diikuti oleh Sekretaris, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian seluruh Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. yang hadir secara virtual. Kemudian secara simbolis pada pembukaan acara kegiatan ditandai dengan penyematan tanda peserta oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sahwan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES. dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. mewakili Pengadilan Tinggi Yogyakarta kepada perwakilan peserta kegiatan. Kegiatan Rapat Koordinasi diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengganggaran berbasis kinerja (performance base budgeting) dan memperhatkan efisiensi dalam pencapaian kinerja, serta sebagai tindak lanjut Surat bersama menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor:B-480/D8/PP.04.03/07/2024 dan S-612/MK.02/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025.

Kamis, 05 September 2024, pukul 14.00 WIB, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman S.H., M.H. didampingi Staf Pengelola Barang Milik Negara menerima kunjungan Jajaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Kedatangan tersebut dalam rangka memenuhi undangan sehubungan dengan adanya barang milik negara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang akan dihapus. Dalam kunjungan tersebut petugas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukan pengujian dan penilaian dengan seksama atas kondisi kendaraan dinas. Berdasarkan hasil pengujian dan penilaian kondisi kendaraan dinas tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan harga kisaran kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang akan dilakukan penghapusan dari daftar barang milik negara