Selasa, 30 April 2024, pukul 08.00 WIB apel pagi Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Yogyakarta dilaksanakan. Bertindak sebagai pembina apel pagi PTSP adalah Sekretaris, Tasiman, S.H., M.H. didamping Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Pengawas PTSP, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian. Dalam apel, Sekretaris menyampaikan kepada seluruh petugas PTSP agar melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan maksimal kepada para pengguna layanan peradilan. Menambahkan dalam penyampaikan arahan, Ketua Pengadian Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. kepada para petugas PTSP baik Kepaniteraan dan Kesekretariatan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah menerapkan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) sebagai kelanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang harus dilaksanakan.

Ketua Pengadilan kepada seluruh petugas PTSP mengingatkan kembali bahwa layanan pada meja PTSP dapat dipantau secara langsung oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Badilum maka diharapkan seluruh petugas PTSP dapat melaksanakan tugas dengan baik, selalu standby di meja PTSP (agar tidak kosong), dan meja PTSP merupakan tempat untuk pelayanan umum bukan untuk mengobrol(bercerita). Kegiatan apel pagi Petugas PTSP diakhiri dengan pembacaan 8 Nilai Utama Mahkamah Agung RI, Core Value ASN Berakhlak, Yel-yel dan doa yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Jumat, 26 April 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. melakukan pengambilan sumpah jabatan dua orang Penilai Publik (Appraisal). Kedua Penilai Publik dari Kantor jasa Penilai Publik (KJPP) yang ditunjuk dan disumpah sebagai Penilai Publik (Appraisal) yaitu Anang Henrianysah sesuai Surat Permohonan Pemohon Eksekusi pada perkara nomor 5/Pdt.eks.HT/2020/PN Yyk dan Prasetya Heri Wibowo, S.IP sesuai Surat Permohonan Pemohon Eksekusi pada perkara nomor 6/Pdt.eks/2023/PN Yyk. Nantinya Apraisal yang ditunjuk akan melakukan penilaian aset-aset Termohon Eksekusi guna keperluan eksekusi. Penyumpahan ini dipandang perlu guna obyektivitas dan indepensi pelaksanaan tugas-tugas Penilai Publik (Appraisal) dalam menjalankan tugasnya.