Selasa, 05 Maret 2024 pukul 08.30 WIB memenuhi surat Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta nomor 226/SEK.PTA/W12-A/UND.KP7.1/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, Kepala Sub Bagian Umum Keuangan, Waljiyanto, S.T., M.M. dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan, Yenny Vikky Effendy, S.T., S.H., M.Eng. hadir pada acara kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Angaran di Wilayah Yogyakarta oleh Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Command Center PTA Yogyakarta selaku Koordinator Wilayah DI. Yogyakarta diikuti oleh Sekretaris Tingkat Banding, Sekretaris Tingkat Pertama, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian PTIP dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada empat lingkungan peradilan di wilayah DI Yogyakarta.

Tim Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang hadir melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja di wilayah D.I Yogyakarta. Dalam pembinaan pelaksanaan anggaran tersebut, Tim Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyampaikan beberapa hal, diantaranya terkait pengelolaan anggaran belanja pegawai satuan kerja agar tidak minus, penghematan dalam penggunaan listrik, pengelolaan anggaran sewa rumah dinas dan sewa mesin fotocopy oleh satuan kerja dan berpesan agar dalam pengelolaan/pelaksanaan/pelaporan anggaran sesuai dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023. Pada kegiatan pembinaan, Tim Biro Keuangan juga menyampaikan terkait pemanfaatan fitur pada aplikasi ebima oleh satuan kerja dalam memastikan realisasi anggaran sehingga memudahkan dalam merencanakan pengelolaan anggaran. Seluruh rangkaian kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran ditutup dengan foto dokumentasi bersama.

Jumat, 01 Maret 2024, pukul 08.30 WIB Pengadilan Negeri Yogyakarta menggelar kegiatan public campaign untuk mengkampanyekan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program “Gratis Biaya Perkara melalui layanan Pos Bantuan Hukum” di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Seluruh warga Pengadilan Negeri Yogyakarta baik Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, Aparatur Sipil Negara dan tenaga PPNPN turut serta berpartisipasi pada kegiatan yang dilaksanakan dan dipusatkan di Titik Nol Kilometer Jogja diikuti. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menginformasikan dan mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan kepada masyarakat umum.

Dalam kegiatan public campaign, masyarakat yang berada di sekitar kawasan Titik Nol Kilometer dijelaskan dan diedukasi terkait program layanan gratis biaya perkara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu (Prodeo) dimana untuk layanan tersebut pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu. Tak hanya itu kepada masyarakat juga diinformasikan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah diterapkan dalam upaya untuk dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyuapan (Anti Gratifikasi) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada saat kegiatan public campaign, pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta membentangkan spanduk yang berisi informasi “Gratis Biaya Perkara melalui layanan Pos Bantuan Hukum” di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memberikan/membagikan  merchandise, brosur dan selebaran (pamflet) kepada pejalan kaki dan pengendara sepeda motor/mobil yang melintas di perempatan jalan titik nol kilometer. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum tentang layanan gratis biaya perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta khususnya bagi warga yang kurang mampu secara ekonomi.