Selasa, 12 November 2024, pukul 08.00 WIB sesuai surat undangan Kepala perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta nomor 26/1177/Yk/Srt/B tanggal 25 Oktober 2024, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Harsiwi, S.H., M.H., hadir pada acara kegiatan Sosialisasi Penguatan Pengawasan Bank Indonesia dan Perlindungan Konsumen Pasca diterbitkannya UU P2SK. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Novotel Suites Yogyakarta Malioboro, diikuti oleh jajaran Bank Indonesia, aparatur penegak hukum dan stakeholder terkait. Acara kegiatan sosialisasi dibuka secara langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia DI Yogyakarta, Bapak Ibrahim. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka mendorong penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta upaya penguatan pengawasan Bank Indonesia pasca diterbitkannya Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Kegiatan sosialisasi diisi dengan penyampaian materi oleh Narasumber dari PPATK, Departemen Hukum (DHk) BI, Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI , Departemen Surveilances Sistem Pembayaran dan Perlindungan Konsumen (DSPK) BI dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dengan seluruh undangan. Dengan adanya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, awareness publik terkait Penyelenggaran Sistem Pembayaran, khususnya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan Penyedia Jasa Pembayaran/ PJP LR yang berizin.

Senin, 11 November 2024, pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Command Center sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 311/DJU/UND.KP3.4.3/X/2024 tanggal 6 November 2024, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Harsiwi, S.H., M.H. didampingi Hakim dan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta persiapan Kegiatan Abinaya Upangga Wisesa Tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring diikuti oleh seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama lingkungan Peradilan Umum seluruh Indonesia. Rapat pembinaan dan koordinasi dipimpin langsung oleh Direktur Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H..

Agenda rapat koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk mengingatkan kembali kepada seluruh satuan kerja pada Lingkungan Peradilan Umum terkait Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan dan Pengaduan (Whisleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya. Dalam kegiatan rapat koordinasi, Direktur Badan Peradilan Umum menekankan kembali komitmen dan integritas aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian juga disampaikan pembahasan terkait rencana persiapan penyelenggaraan acara kegiatan Abinaya Upangga Wisesa Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024.