Selasa, 22 Juli 2025, pukul 10.00 WIB bertempat di ruang Command Center, sesuai surat undangan Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI nomor 297/BUA.4/UND.PL.1.2/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H., M.H. didampingi Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala dan Kepala Sub bagian Umum Keuangan mengikuti kegiatan sosialisasi tentang Peluang dan Pemanfaatan Rumah Subsidi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya secara daring.  Kegiatan juga diikuti oleh seluruh satuan kerja pada empat lingkungan peradilan di Mahkamah Agung di seluruh Indonesia dan dibuka langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H..

Turut hadir pada kegiatan sosialisasi, Kepala Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI dan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI. Pada kegiatan tersebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan rakyat (Tapera) menyampaikan pemaparan terkait Peluang dan Pemanfaatan Rumah Subsidi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Rangkaian kegiatan sosialisasi ditutup dengan diskusi tanya jawab terkait pemaparan yang telah disampaikan.

Senin, 21 Juli 2025, pukul 14.00 WIB bertempat di ruang Command Center sesuai surat undangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 137/KPN.W13.U1/HK.02/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi, Panitera dan Jurusita melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 4/Pdt.Eks/2025/PN Yyk jo nomor 87/Pdt.G/2024/PN Yyk bersama pihak-pihak terkait yang hadir diantaranya Kuasa Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, Polsek Danurejan dan jajaran, Danramil Danurejan, BPN, Satuan Pamong Praja, Pihak Kelurahan Bausasran, RT/RW 28/08 Kelurahan Bausasran. Agenda pembahasan pokok dalam rapat koordinasi tersebut terkait pertimbangan dan masukan mengenai waktu pelaksanaan serta hal-hal teknis faktor keamanan dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa dari berbagai pihak khusus nya dari aparat keamanan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Yogyakarta.