Jumat, 04 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB selepas kegiatan sarapan pagi bersama, Pengadilan Negeri Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Layanan DIsabilitas. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama/Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta diikuti oleh Hakim dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hadir pada acara kegiatan Direktur SAPDA, RR. Nurul Saadah Andriani berserta jajarannya dan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta memberikan sambutan dalam acara kegiatan tersebut.

Kegiatan bimbingan teknis sosialisasi diselenggarakan untuk merefresh kembali pengetahuan tentang bagaimana pelayanan kepada pengguna layanan disabilitas dan semakin menguatkan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Pengadilan Inklusif. Dalam pemaparannya, Direktur SAPDA, menyampaikan kembali tentang mengenal penyandang disabilitas, bagaimana pendekatan, hambatan dan cara berinteraksi serta bagaimana mewujudkan layanan peradilan yang inklusif. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan monitoring evaluasi terhadap layanan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum “Posbandis Kortipid” yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Kegiatan bimbingan teknis sosialisasi  layanan disabilitas ditutup dengan dialog interaktif tentang aturan dan hambatan dalam pelayanan disabilitas.

Kamis, 03 Oktober 2024, pukul 10.35 WIB bertempat di ruang Kerja, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Panitera Muda Perdata menerima kedatangan perwakilan Lembaga Manajemen Aset Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kedatangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sesuai surat Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor S-7/LMAN/LMAN.3/2024 tanggal 26 September 2024 yang telah dikirimkan sebelumnya. Maksud dan tujuan kedatangan perwakilan Lembaga Manajemen Aset Negara ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka untuk berkoordinasi sekaligus meminta arahan atau petunjuk terkait pelaksanaan (eksekusi) atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 162/Pdt.G/2022/PN Yyk jo 92/Pdt/2023/PT YYK. Hal ini karena objek sengketa berupa tanah dan bangunan merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang terletak di Jalan Cik Ditiro, terban, Gondokusuman, Yogyakarta.