Senin, 24 Fabruari 2025, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Command Center, sesuai surat undangan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 42/DJU/UND.OT1.6/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sri Harsiwi, S.H., M.H. didampingi, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, dan Kepala Sub Bagian mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Peradilann Umum secara daring. Kegiatan sosialisasi dibuka dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan diikuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding seluruh Indonesia di Lingkungan Peradilan Umum. Turut hadir Tim dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI sesuai peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan sosialisasi selain diisi dengan pemaparan materi dan penjelasan oleh narasumber, juga diisi dengan dialog/diskusi tanya jawab. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi memberikan pemahaman yang lebih dan menyamakan persepsi dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Badan Peradilann Umum.

Jumat, 21 Februari 2025, pukul 13.30 WIB sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 41/DJU/UND.DL1.10/II/2025 tanggal 20 Februari 2025, bertempat di ruang Command Center, Wakil Ketua Pengadilan, Sri Harsiwi, S.H., M.H. bersama seluruh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan dialog yudisial dengan tema: Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian secara daring. Kegiatan dialog yudisial terselenggara sehubungan dengan kunjungan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Turut hadir jajaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada kegiatan dialog yudisial.

Kegiatan Dialog Yudisial dibuka secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.. Dalam kegiatan dialog yudisial disampaikan pemaparan materi oleh Hakim  Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) dan Laporan terkait Perlindungan anak dalam permohonan dispensasi kawin oleh Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Setelah penyampaian dan pemaparan materi kegiatan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab atau sharing knowledge terkait berbagai permasalahan hukum Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Dialog Yudisial “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian” diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sharing informasi dan solusi dalam menangani masalah terkait Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.