Selasa, 06 Mei 2025, pukul 08.30 WIB, sesuai surat undangan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta nomor 400.14.1.1/1662 tanggal 6 Mei 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. hadir pada kegiatan upacara Pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap II Tahun 2025. Upacara Pembukaan yang dilaksanakan di halaman Balai Kota Yogyakarta dipimpin langsung oleh Wali Kota Yogyakarta, Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung tahap II Tahun 2025 akan dilaksanakan di wilayah Kemantren Wirobrajan.

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) merupakan suatu program terpadu antara TNI dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upacara pembukaan, Wali Kota Yogyakarta secara simbolis menyerahkan peralatan kerja yang digunakan dalam kegiatan TMMD dan selanjutnya bersama Komandan KODIM 0734/Kota Yogyakarta, Kolonel Inf. Arif Setiyono, S.I.P., M.H.I. melakukan penandatanganan dokumen sebagai tanda pelaksanaan program TMMD Sengkuyung tahap II Tahun 2025 dimulai. Sebelum upacara berakhir, Wali Kota Yogyakarta di dampingi seluruh jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta membuka secara resmi Kegiatan TMMD Sengkuyung tahap II Tahun 2025 dengan pemukulan gong. Kegiatan upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung tahap II Tahun 2025 diakhiri dengan foto dokumentasi bersama seluruh jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta dengan peserta upacara yang hadir.

Senin, 5 Mei 2025, pukul 11.00 WIB bertempat di ruang Command Center Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H.,M.H. didampingi Wakil Ketua pengadilan, Hakim dan para Calon Hakim mengikuti kegiatan Koordinasi, Pembinaan dan diskusi yang diselenggarakan oleh YM Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. secara daring. Kegiatan yang diselenggarakan dalam kaitan undangan kegiatan “Pembahasan RUU Hukum Acara Pidana” pada tanggal 6 Mei 2025 oleh Pemerintah (Kementerian Hukum) bersama instansi terkait. Kegiatan Koordinasi, Pembinaan sekaligus diskusi diikuti oleh seluruh Ketua/Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. Pada kesempatan ini YM Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI mengharapkan berbagai masukan dan saran terkait Draft RUU Hukum Acara Pidana yang akan dibahas bersama. Hal ini dirasa perlu dilakukan karena nantinya RUU Hukum Acara Pidana dalam implementasinya ketika di sahkan akan diterapkan di satuan tingkat bawah.