Rabu, 4 Desember 2024, pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama/Aula Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H. dan Purnomo Wibowo, S.H., M.H. didampingi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mewakili Pengadilan Negeri Yogyakarta menerima kunjungan Pengajar dan mahasiswa semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Hadir Koordinator Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH), Sapto Handoyo, S.H., M.H. mewakili Fakultas Hukum Universitas Pakuan dalam kegiatan tersebut. Kunjungan rombongan 100 orang mahasiswa semester ganjil tahun akademik 2024/2025 Fakultas Hukum Universitas Pakuan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka kunjungan studi ilmiah pendalaman mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH).

Pada kegiatan kunjungan, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan gambaran/informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta serta perkembangan peradilan saat ini. Kegiatan kunjungan juga diisi dengan dialog tanya jawab antara Hakim dan para Mahasiswa membahas berbagai hal terkait sharing pengetahuan hukum/pengalaman pelaksanaan tugas sebagai hakim dan dalam diskusi tersebut mahasiswa sangat antusias/aktif. Rangkaian kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan ditutup dengan penyerahan plakat oleh Perwakilan Fakultas Hukum Universitas Pakuan kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa berkeliling di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melihat jalannya persidangan dan berbagai fasilitas yang ada.

Selasa, 3 Desember 2024, pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan Direktur Hukum dan Regulasi Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) nomor B/168/HARI.04.04/4.3/XI/2024 tanggal 21 November 2024, bertempat di ruang Command Center, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Purnomo Wibowo, S.H., M.H ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang menggunakan Sarana Aset Kripto” secara online. Kegiatan FGD diikuti oleh jajaran PPATK dan Aparatur Penegak Hukum (Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian) dan Stakeholder terkait. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan FGD dalam rangka penyusunan kajian hukum mengenai penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang menggunakan Sarana Aset Kripto. Melalui kegiatan FGD diharapkan memperoleh data/informasi serta pandangan/gambaran yang bermanfaat dalam penyusunan kajian hukum tersebut.