Rabu, 10 Juli 2024, pukul 09.00 WIB bertempat di ruang Command Center, sesuai surat Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI nomor 491/BLD.2/HM2.1.1/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang permohonan audiensi dan wawancara, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris menerima kedatangan Tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan. Kedatangan Tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan yang dipimpin oleh Asep Nursobah, S.Ag., M.H. ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam rangka melaksanakan penyusunan naskah urgensi tahun anggaran 2024 dengan judul “Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan”. Dalam kegiatan tersebut, Tim Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan melakukan audiensi dan wawancara dengan seluruh jajaran Bagian Kepaniteraan (Panitera/Panitera Muda) dan Bagian Kesekretariatan (Sekretaris/Kepala Sub Bagian). Kegiatan audiensi dan wawancara dilaksanakan untuk menggali berbagai data informasi dan pandangan atau gambaran dari berbagai sumber sebagai bahan masukan dalam penyusunan naskah urgensi tahun anggaran 2024.

Selasa, 9 Juli 2024 pukul 09.00 WIB sesuai surat Plh. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaaan Negeri Yogyakarta B-159/M.4.10/Kpa.5/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan, S.H., M.H. hadir pada kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perwakilan BPOM Yogyakarta.

Kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Suroto, S.H., M.H.. Pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana berupa narkotika psikotropika, senjata tajam, barang sitaan lainnya dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dipotong, dibakar hingga diblender. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan untuk menjalankan putusan pengadilan sekaligus untuk menghindari/mencegah keterbatasan ruang penyimpanan barang bukti.