Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 09.00 WIB, memenuhi Surat undangan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir dalam acara rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah dengan tema “Addressing the Challenges and Opportunities of Legas Pluralism in Indonesia’s Food Systems Governance”. Acara rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah diselenggarakan di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-78 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah dihadiri oleh Jajaran Pimpinan UGM, jajaran Forkopimda Provinsi/Kota/Kabupaten DI Yogyakarta, para Akademisi serta Mahasiswa.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Fakultas Hukum UGM, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.  kemudian dilanjutkan dengan Laporan Dekan Fakultas Hukum UGM, Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.. Dalam Laporan Dekan Tahun 2023, Dekan Fakultas Hukum UGM menyampaikan berbagai informasi dan capaian yang telah diraih Fakultas Hukum UGM. Agenda selanjutnya acara dilanjutkan dengan Orasi Ilmiah “Addressing the Challenges and Opportunities of Legas Pluralism in Indonesia’s Food Systems Governance” oleh Prof. Dr. Otto Hospes dari Wageningen University dan ditutup dengan sambutan Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K)., Ph.D.. Dalam acara rapat Senat Terbuka dan Orasi Ilmiah juga diisi penampilan paduan suara UGM dan secara simbolis  diakhir acara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Dekan Fakultas Hukum UGM yang kemudian diserahkan kepada Dosen yang memasuki masa purnabakti.

Kamis, 15 Februari 2024 pukul 13.00 WIB memenuhi surat Plt. Kepala Dinas, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta nomor 400.2.5/0704 tanggal 6 Februari 2024, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta menugaskan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Fitri Ramadhan, S.H. dan Panitera Muda Pidana, Narti Hartati, S.H. untuk hadir pada acara kegiatan rapat koordinasi terbatas forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Rengganis, Gedung PKK Lt.1 Kompleks Balaikota dihadiri oleh Jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Polresta Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Kanwil Kemenkumham DIY, Bapas, LPSK DIY serta berbagai Dinas/Lembaga/Stakeholder terkait.

Rapat koordinasi terbatas forum SPPA dilaksanakan untuk merespon Surat Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 446 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Yogyakarta nomor 257 tahun 2022 tentang Forum Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum dalam upaya meningkatkan upaya Perlindungan Khusus Anak Berhadapan dengan Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta dan melalui DP3AP2KB bermitra dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Yogyakarta membentuk forum SPPA Terpadu. Kegiatan rapat Koordinasi/FGD yang diselenggarakan sebagai bagian sinergi bersama dari berbagai stakeholder terkait dan menjadi langkah awal dari pembentukan Forum SPPA. Dengan adanya Forum SPPA dipandang sangat penting sehingga penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih komprehensif dan tersistem.