Kamis, 5 Januari 2023, pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Command Center, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H, M.H., didampingi Wakil Ketua Pengadilan, Panitera, Sekretaris dan Tim Seleksi Teknis Pengadaan Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2023 hadir dalam kegiatan penandatanganan kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA. Sebelum dilaksanakannya penandatanganan MoU, dalam pengantarnya Ketua Tim Seleksi Teknis Pengadaan Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Heri Kurniawan, S.H., M.H. menyampaikan hasil seleksi yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan alasan hingga terpilihnya Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA sebagai pemenang penyedia jasa Posbakum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA, Kharis Mudakir, S.HI., M.HI. dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas terpilihnya sebagai penyedia jasa posbakum Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun anggaran 2023 dan menyatakan siap bekerja sama menjalankan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA juga menyampaikan dan berharap dalam kerjasama yang terjalin nantinya juga ada monitoring dan evaluasi dari Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk perbaikan bersama kedepannya. Selanjutnya dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H, M.H. juga menyampaikan bahwa dengan akan dilaksanakan penandatanganan MoU, berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada Posbakum tahun anggaran 2022 berharap pelaksanaan pelayanan Posbakum sesuai dengan SK Dirjen Badan Peradilan Umum Mahakmah Agung RI nomor 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Ketua Pengadilan juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) maka dengan pelaksanaan MoU ini Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA wajib mematuhi, menerapkan dan tidak menerima segala sesuatu diluar ketentuan yang telah ditetapkan serta berharap dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat.Pada puncak acara dilaksanakan penandatanganan dokumen kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H, M.H. dan Direktur Rumah Bantuan Hukum Yayasan AFTA, Kharis Mudakir, S.HI., M.HI.. Setelah penandatanganan dokumen MoU, acara diakhiri dengan dokumentasi foto bersama. 

Selasa, 03 Januari 2023, pukul 10.00 WIB sesuai surat undangan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 2976/SEK/HM.00/12/2022  tanggal 30 Desember 2022, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. bersama Wakil Ketua, Perwakilan Hakim, Panitera, Sekretaris, Seluruh Panitera Muda dan Seluruh Kepala Sub Bagian  mengikuti kegiatan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022 yang diselenggarakan secara live melalui streaming Youtube. Kegiatan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022 diikuti oleh seluruh satuan kerja pengadilan tingkat banding dan pertama pada Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia dan rekan-rekan jurnalis yang ikut serta bergabung secara online.

Dalam penyampaian Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. pertama-tama menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian atau peristiwa tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi yang menimpa 2 orang Hakim Agung dan beberapa Aparatur Mahkamah Agung RI yang memperburuk citra peradilan di mata masyarakat. Dan dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran dalam upaya untuk melakukan pembenahan  internal lembaga peradilan kedepannya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan berbagai langkah-langkah antisipasi dan usaha pemulihan dilakukan Mahkamah Agung RI dalam rangka pencegahan praktik-praktik yang mencoreng nama baik Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan berbagai capaian kinerja Mahkamah Agung RI selama tahun 2022 diantaranya berbagai regulasi peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung RI; launching aplikasi serta pemanfaatan layanan melalui aplikasi elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu); terkait penanganan perkara yang ditangani Mahkamah Agung RI  berdasarkan data 29 Desember 2022 mengalami peningkatan baik dari jumlah perkara yang ditangani, rasio produktifitas memutus dari jumlah beban perkara serta rasio minutasi perkara yang menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah; capaian pelaksanaan kinerja eksekusi perkara perdata dan perdata agama; capaian dibidang Kesekretariatan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10x berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan, perolehan juara dan anugrah dari Kementerian Keuangan, Komisi Informasi Publik, Badan Kepegawaian Negara dimana capaian diperoleh tidak terlepas dari peran teknologi yang dikembangkan jajaran Kesekretariatan Mahkamah Agung RI (Aplikasi e-Bima, e-Sadewa, e-Prima); capaian berbagai satuan kerja pada Empat Lingkungan Peradilan yang memperoleh predikat WBK/WBBM tahun 2022; capaian pelaksanaan realisasi anggaran tahun 2022; capaian kinerja dalam pengawasan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada satuan kerja dan penyelesaian/penanganan pengaduan serta pemberian sanksi. Diakhir penyampaian Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI mengucapkan terima kasih serta berharap media dan jurnalis sebagai representasi publik untuk ikut mengawal kinerja Aparatur Peradilan di Mahkamah Agung RI dan pada Empat Lingkungan Peradilan dibawahnya dan bisa meluruskan isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat dengan pemberitaan yang akurat, proporsional dan berimbang.