Kamis, 16 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sesuai surat undangan Direktur Pembinaan Teknis Tenaga Peradilan Umum Direktorat Jenderal Badan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI nomor 75/DJU.2/IND.KP3.4.6/V/2024 tanggal 5 Mei 2024, Hakim Pengawas Kepegawaian Ortala, bersama Panitera dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ortala mengikuti kegiatan Sosialisasi layanan Administrasi Kepegawaian Kepaniteraan secara daring/online. Kegiatan sosialisasi diikuti seluruh Panitera Pengadilan Tingkat Banding, Panitera Tingkat Pertama dan Kepala bagian Kepegawaian Pengadilan Tingkat Banding pada lingkungan peradilan umum. Direktur Pembinaan Teknis Tenaga Peradilan Umum, Hasanuddin, S.H., M.H. dan tim kepaniteraan Mahkamah Agung dalam kegiatan sosialisasi menjelaskan kondisi SDM di Kepaniteraan, kendala/permasalahan yang ada dalam tenaga teknis kepaniteraan dan mensosialisasikan serta menjelaskan berbagai layanan administrasi kepegawaian tenaga teknis kepaniteraan peradilan umum yang berkaitan dengan promosi/mutasi, kenaikan pangkat, persetujuan pengangkatan jurusita pengganti, pencantuman gelar, pensiun dan izin keluar negeri.

Selasa, 14 Mei 2024, pukul 16.00 WIB bertempat di ruang kerja, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua Pengadilan menerima kunjungan Tim Penyusun Naskah Kebijakan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan Pusat Strategi Kebijakan Mahkamah Agung RI. Kunjungan tersebut sesuai Surat Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan nomor 204/BLD.2/HM2.1.1/V/2024 tanggal 03 Mei 2023 terkait permohonan Audiensi dan Pengumpulan Data. Kegiatan kunjungan dilaksanakan sehubungan dengan Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 oleh oleh Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”.

Dalam kegiatan kunjungan, Tim Penyusun Naskah melakukan audiensi dan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menggali informasi dan data dukung yang diperlukan terkait implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Nantinya berdasarkan data-data informasi yang diperoleh akan menjadi masukan penting sekaligus evaluasi bagi Tim dalam Penyusunan Naskah Kebijakan terkait  implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2019 di Lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung kedepannya.