Selasa, 30 September 2025 pukul 09.00 WIB sesuai surat Plh. Kepala Kejaksaaan Negeri Yogyakarta B-2468/M.4.10/BPApa.1/09/2025 tanggal 23 September 2025, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta, Daru Buana Sejati, S.H., mewakili Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta hadir pada kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Kegiatan pemusnahan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta beserta jajaran, Kepala Polresta Yogyakarta, BNN Kota Yogyakarta.

Kegiatan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Suroto, S.H., M.H.. Pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana berupa narkotika psikotropika, minuman keras dan barang lainnya dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dihancurkan dengan alat berat hingga dicampur air dan diblender. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan untuk menjalankan putusan pengadilan sekaligus untuk menghindari/mencegah keterbatasan ruang penyimpanan barang bukti.

Jumat, 26 September 2025, pukul 15.00 WIB, sesuai undangan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum RI nomor PPE.PP.01.02-3668 tanggal 23 September 2025, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H. hadir dalam acara Focus Group Disscusion (FGD) Uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum RI dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM). Hadir secara langsung sebagai narasumber  dalam kegiatan FGD yaitu Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sarif Hiariej, S.H., M.Hum.; Guru Besar Hukum Pidana FH UGM, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.; Dosen Hukum Pidana FH UGM, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR). Ph.D..

Kegiatan FGD secara luring diikuti oleh Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum DI Yogyakarta, Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan), Biro Hukum Pemerintah DI Yogyakarta, mahasiswa dan secara daring jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia. Melalui kegiatan Uji Publik Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana diharapkan mampu memberikan masukan dalam Penyusunan RUU Penyesuaian Pidana yang semakin komprehensif, transparan dan memperhatikan aspirasi publik sehingga diharapkan implementasinya dapat memberikan kepastian hukum dan mewujudkan sistem peradilan pidana nasional yang lebih baik.