Jumat, 20 Oktober 2023, sesuai Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta nomor 002/KEP/IX/KIP-DIY/2023 tanggal 11 September 2023 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di DI Yogyakarta tahun 2023, Pengadilan Negeri Yogyakarta meraih nilai 82,67 dengan kualifikasi “Menuju Informatif” pada kategori Lembaga Yudikatif di Provinsi DI. Yogyakarta. Penilaian kualifikasi keterbukaan informasi publik yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2023 satu tingkat lebih tinggi dari perolehan tahun 2022. Dengan torehan yang diraih Pengadilan Negeri Yogyakarta memacu semangat dan bertekad untuk memperoleh kualifikasi “Informatif” di tahun mendatang dengan menyajikan informasi publik yang up to date pada website/media sosial, meningkatkan layanan yang responsif (melalui email/Whatsapp) sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi/layanan yang dibutuhkan.

Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB memenuhi surat undangan Kepala Biro Keuangan , Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI nomor 1130/BUA.3/UND.KU1/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023, Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tasiman, S.H., M.H. dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Waljiyanto, S.T., M.M. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Operator Modul Komitmen Satuan Kerja mengikuti kegiatan rapat koordinasi secara daring via zoom meeting. Kegiatan diikuti oleh seluruh Sekretaris Tingkat Banding, seluruh Sekretaris Tingkat Pertama, seluruh PPK dan seluruh Operator Modul Komitmen Satuan Kerja.

Agenda rapat koordinasi yang dibuka secara langsung oleh Kepala Biro Keuangan , Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Edy Yuniadi, S.sos., M.M. membahas terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Pengisian Capaian Output pada Aplikasi SAKTI. Turut hadir perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan menyampaikan materi tentang cara pengelolaan anggaran dalam kaitannya untuk meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Agung RI. Setelah penyampaian pemaparan materi rangkaian acara rapat koordinasi diisi dengan dialog dan diskusi terkait berbagai hal masalah pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh satuan kerja di daerah.