Jumat, 08 September 2023, pukul 16.15 WIB bertempat di halaman Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan kegiatan apel jumat sore pegawai. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. bertindak sebagai pembina apel dalam apel jumat sore pegawai. Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional dan seluruh Aparatur Pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti kegiatan apel rutin jumat sore.

Dalam amanat dan arahannya Ketua Pengadilan selaku pembina apel menyampaikan beberapa hal, yaitu pertama terkait penunjukan Hakim selaku pelaksana harian selama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta mengikuti diklat di Megamendung dan Wakil Ketua Pengadilan sakit; kedua Ketua Pengadilan berpesan agar seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk tetap menjaga kedisiplinan;  dan ketiga penyampaian informasi terkait rekrutmen internal pegawai untuk usulan jabatan kepaniteraan yang akan kosong karena panitera muda yang ada dalam proses mutasi ke Pengadilan Tinggi. Kegiatan apel jumat sore berlangsung dengan khidmat dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh pembina apel dan laporan oleh pemimpin apel bahwa apel jumat sore pegawai telah selesai.

Jumat, 08 September 2023, pukul 13.00 WIB bertempat di ruang Command Center sesuai surat undangan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor W13.U1/3327/HK.02/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H. didampingi, Plt. Panitera, Panitera Muda Perdata dan  Jurusita melaksanakan rapat koordinasi terkait pelaksanaan eksekusi perkara perdata nomor 5/Pdt.Eks/2022/PN. Yyk Jo. No. 156/Pdt.G/2019/PN. Yyk Jo. No. 105/PDT/2010/PT YYK Jo. No. 3130 K/2021 bersama pihak-pihak terkait yang hadir diantaranya Pemohon Eksekusi, Polresta Yogyakarta, Polsek Kraton, Koramil Kraton. Agenda pembahasan pokok dalam rapat koordinasi tersebut terkait pertimbangan dan masukan mengenai waktu pelaksanaan serta hal-hal teknis faktor keamanan dalam pelaksanaan eksekusi objek sengketa dari berbagai pihak khusus nya dari aparat keamanan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada pelaksanaan eksekusi sebelumnya dimana proses eksekusi gagal karena massa termohon eksekusi menghalangi proses eksekusi di lapangan.