Jumat, 10 Februari 2023, pukul 07.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan Rapat Monev Zona Integritas dan Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Mujiono, S.H.,M.H. Rapat dihadiri oleh Tim Koordinator Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Rapat dibuka oleh sambutan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Wakil Ketua menyampaikan bahwa pengusulan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) paling lambat tanggal 15 Februari 2023 melalui aplikasi PMPZI Mahkamah Agung RI. Maka dari itu Wakil Ketua menyampaikan dengan tegas untuk seluruh tim mulai bekerja untuk memenuhi persyaratan tersebut. Setelah membahas Zona Integritas, Wakil Ketua beralih membahas tentang Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri Yogyakarta. Wakil Ketua menyampaikan untuk tertib dan sesuai ketentuan dalam menginput data di aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) khususnya pengisian tundaan jadwal sidang dan relaas panggilan.

Kamis, 9 Februari 2023, pukul 08.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan Sosialisasi Internal dan Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Evaluasi II Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muh. Djauhar Setyadi, S.H.,M.H. Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua, Tim SMAP, Perwakilan Hakim, Panitera, Sekretaris, Perwakilan Panitera Pengganti dan Perwakilan Jurusita serta perwakilan Pelaksana Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kegiatan dibuka oleh sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang kemudian dilanjutkan dengan Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Kegiatan dilanjutkan dengan membahas rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi II Sistem Manajemen Anti Penyuapan seperti perbaikan dokumen, SOP Pengadilan dst. Rapat juga membahas mengenai dokumen Risk Register Pengadilan Negeri Yogyakarta yang masih perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti ketidaksesuaiannya.